CIBINONG–Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Bogor mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sarana dan prasarana ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP dan SMA.
”Pemerintah Kabupaten Bogor harus membantu tersedianya komputer dan pendukung UNBK lainnya,” kata Ketua Wandik Kabupaten Bogor Abidin Said usai pertemuan bersama Pancamitra yang di dalamnya termasuk Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Kemenag, dan PGRI Kabupaten Bogor di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, kemarin (29/12).
Pancamitra, kata Abidin, menyerahkan 12 poin rekomendasi. Selain terkait UNBK, mereka juga merekomendasikan bantuan ruang kelas baru yang harus merata di setiap kecamatan. ”Kami juga merekomendasikan agar adanya peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer,” tambahnya.
Abidin menjelaskan, kegiatan operasionalnya menyangkut tiga poin, yakni saran dan pertimbangan, supporting, serta controlling. Hasil pertemuan berupa rekomendasi ini akan diserahkan kepada bupati Bogor untuk masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018-2023.
Ia juga mengapresiasi Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang siap mendorong rekomendasi masuk RPJMD 2018 agar dilaksanakan pemimpin baru Kabupaten Bogor mendatang. Sebab, rekomendasi mencakup urusan pendidikan, baik secara fisik maupun nonfisik.
”Ada 12 poin dalam rekomendasi yang telah disepakati, sehingga membantu bupati melaksanakan tugasnya dalam bidang pendidikan,” tuturnya.
Di sisi lain, serapan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sampai 29 Desember 2017 sudah mencapai 95,46 persen. Angka tersebut kemungkinan terus bertambah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengatakan, pada 2016, serapan anggaran Disdik mencapai 98,33 persen. ”Angkanya yang sudah terserap itu sekitar Rp1,53 triliun lebih. Kemungkinan bertambah, masih ada, kan belum tutup buku,” kata Luthfie.
Dia menjelaskan, dari 870 kegiatan Disdik, hanya satu yang tidak terlaksana yakni untuk pemindahan sekolah. ”Itu karena tidak ada kesesuaian dengan pemilik tanah,” jelasnya.(rp2/c)
