CIBINONG–Berbagai persiapan terus dimatangkan KPU jelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor. Salah satunya, penandatanganan kerja sama bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor di aula KPU Kabupaten Bogor, kemarin (29/12).
Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti menuturkan, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan setelah para pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga, proses kelengkapan syarat untuk maju bisa lebih cepat selesai.
Ia menambahkan, pendaftaran paslon dibuka mulai 8-10 Januari 2018. Karena itu, sosialisasi terkait pemeriksaan kesehatan hingga tata cara pengisian beberapa formulir juga wajib dilaksanakan. Sebab, kata dia, waktu yang tersisa tinggal satu minggu.
”Saya sarankan dari tanggal 8 dan 9 sudah daftar, jangan terlalu mepet di hari terakhir, karena dikhawatirkan ada dokumen pokok yang tidak lengkap seperti rekomendasi DPP. Itu kan wajib, saat pendaftaran harus ada. Lalu surat pendaftaran dari pimpinan partai tingkat kabupaten itu juga wajib,” paparnya.
Ketua IDI Kabupaten Bogor, Geocepi mengatakan, instansi yang tergabung dalam timnya memiliki tugas menentukan status kesehatan dari masing-masing calon. Sehingga, saat di antara mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bogor dapat mengemban amanah dengan baik. ”Kami memastikan ada atau tidaknya ketidakmampuan atau faktor risiko yang mengakibatkan ketidakmampuan paslon (pasangan calon) dalam mengemban amanah nanti,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Ia melanjutkan, IDI telah menyiapkan belasan dokter yang akan memeriksa kesehatan para calon. Untuk lokasi pemeriksaan, IDI memilih RSUD Ciawi sebagai mitra. Hal itu dilakukan atas beberapa pertimbangan, salah satunya memiliki akreditasi paripurna atau tertinggi. Sehingga mutu, teknologi, keamanan serta fasilitas lainnya terjamin.
”Dokternya sudah disiapkan, jadi akan banyak memberdayakan SDM, dan Bogor sudah punya. Nanti juga akan banyak pemeriksaan,” tuturnya.(rp2)