Beranda Politik

Dana Hibah Pilkada Jabar Tembus Rp195 M

HIBAH: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menan­datangani NPHD di Gedung Pakuan, Rabu pagi (27/12).

BANDUNG-Naskah per­janjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelengga­raan Pilka­da serentak 2018 di Jabar telah ditandatangani. Guber­nur Jawa Barat Ahmad Her­yawan (Aher) menan­datangani naskah tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta) di Gedung Pakuan, Rabu pagi (27/12).

Menurut Aher, pada 2018 mendatang, Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemili­han kepala daerah dan wakil kepala daerah di 16 kabu­paten/kota. Sehingga, pelak­sa­naan tahapan pilkada seren­tak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan.

“Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menga­lokasikan anggaran pengamanan pilkada yang ditujukan untuk institusi pe­nga­manan di daerah,” ujar Aher.

Aher mengatakan, anggaran ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Yakni, untuk Polda Jabar sebesar Rp145 miliar lebih, anggaran Polda Metro Jaya sebesar Rp22 miliar lebih, anggaran Kodam III/Siliwangi sebesar Rp26 miliar lebih, dan Kodam V/Jaya sebesar Rp2,8 miliar lebih.

HIBAH: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menan­datangani NPHD di Gedung Pakuan, Rabu pagi (27/12).

“Kami berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya di 2018 tapi NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun ini,” kata Aher.

Aher mengakui, pencairan anggaran ini di luar kebiasaan. Sebab, biasanya jika hibah tahun 2018 maka perjanjian dan prosesnya juga dilakukan di tahun 2018.

“Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apa pun dalam oilkada serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini,” katanya.

Selain itu, kata Aher, prog­ram pengamanan pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diha­rapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat pelaksa­naan pilkada hingga setelah hari-H pelak­sanaan pilkada.

“Sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali,” katanya.(ric/net)

Baca Juga