JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal meningkatkan pengawasan terhadap calon-calon kepala daerah yang berasal dari kalangan perwira tinggi TNI dan Polri. Demikian disampaikan anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin saat diskusi bertajuk “Tutup Tahun 2017, Sambut Tahun Politik 2018,” di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).
”Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan. Tentu ini juga sebagai upaya pencegahan, misalnya apakah mereka harus mundur atau tidak,” kata Afif.
Sejauh ini, kata Afif, Bawaslu sudah melayangkan teguran kepada bakal calon kepala daerah dari kalangan militer/kepolisian yang banyak memajang foto di dapil masing-masing.
Pasalnya, berdasarkan peraturan, para anggota militer atau kepolisian harus mundur terlebih dulu jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada.
”Kalau memang sudah ditetapkan sebagai calon, harus mundur,” tegas Afif.
Afif menambahkan, Bawaslu juga akan memantau pelanggaran yang disebabkan akuisisi massa oleh pihak-pihak yang diduga mencalonkan diri dalam Pilkada 2018.
”Misalnya kegiatan jalan sehat yang menghadirkan bakal calon kepala daerah. Kami sampaikan dalam bentuk surat-menyurat bahwa ini akan berpotensi disalahgunakan untuk proses pencalonan,” tambah Afif.
Untuk itu, Bawaslu sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri dan Mabes TNI. Tujuannya, untuk memudahkan penindakan kepada aparat yang tidak netral dalam pilkada nanti.(san)
