CIBINONG-Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor akhir pekan kemarin kembali kedatangan tamu. Kemarin (25/12) giliran ULP Kabupaten Tanah Datar yang datang dan mencuri ilmu tentang kode etik pelelangan.
”Kami minta beberapa SOP di sini (Kabupaten Bogor, red) agar bisa diterapkan di wilayah kami,” ujar Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Mustika Suarman kepada Radar Bogor.
Selain itu, lanjutnya, yang paling dicari adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik ULP Kabupaten Bogor. Mustika mengaku wilayahnya belum menerapkan peraturan tersebut.
”Saya bepikir mungkin ke depan kepala ULP kabupaten Bogor ini bisa menjadi kepala LKPP karena mungkin itu belum terpikir oleh LKPP tapi di sini sudah dibuat dan berjalan,” tuturnya.
Mustika menerangkan, pentingnya perbup tersebut untuk pedoman ULP dalam menjalankan kerja. Terlebih aturan itu akan menutup ruang pertemuan antara pokja dan penyedia jasa sehingga menghindari celah-celah permainan oknum tak bertanggung jawab.
”Saya akan menerbitkan di ULP Kabupaten Tanah Datar. Bupati dan Sekda kami sangat mendukung ini dan saya harap dengan berkembangnya ULP Kabupaten Bogor, bisa memajukan juga ULP kabupaten/ kota lain ikut berkembang,” tukasnya.
Pernyataan itu diamini Kepala ULP Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi.Ia menuturkan, penilaian ULP Kabupaten Bogor sebagai ULP terdepan di Indonesia sah-sah saja. Namun prinsipnya, apa yang dilakukan itu tak lain untuk memberikan pelayanan terbaik.
”Kami menyusun SOP bukan karena ingin disebut termaju, tetapi karena memang itu kebutuhan kami untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Kalau mereka sebut kemajuan, kami bilang itu kebutuhan,” ungkapnya.
Di tahun yang akan datang, Budi berencana membuat terobosan baru. Sebab, masih banyak kekurangan yang dimiliki ULP Kabupaten Bogor.
”Terobosan itu agar semakin membuat pekerjaan kita mudah. Hanya memang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya untuk merealisasikannya,” pungkasnya.(rp2/c)