JAKARTA–Ada dua pentolan DPP Partai Golkar yang dikabarkan bakal lengser dari kepengurusan baru pimpinan Airlangga Hartarto. Kedua nama tersebut adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid.
Namun menariknya, Idrus disebut-sebut bakal menduduki posisi menteri sosial yang sebentar lagi ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa. “Alhamdulillah kalau itu diperjuangkan (Idrus jadi mensos), maka jadi prestasi buat Pak Airlangga sebagai ketua umum yang baru.
Pak Idrus memenuhi syarat untuk masuk kabinet. itu hal yang sangat bagus dan positif,” kata Nurdin Halid di JCC Senayan Jakarta Pusat, Rabu (20/12).
Jika kabar itu terbukti benar, kata Nurdin, nantinya DPP Golkar akan menyelenggarakan rapat tersendiri. Namun ia menegaskan, pemilihan anggota kabinet itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
Pihaknya hanya bisa mengusulkan. “Karena itu haknya presiden. Sekalipun Golkar mengusulkan si A, tapi Presiden inginnya B, itu tergantung kepentingan dan kebutuhan Presiden,” tandas mantan Ketua Umum PSSI itu.
Lantas, benarkan dirinya dan Idrus tidak masuk lagi di kepengurusan DPP Golkar yang baru? “Saya sih menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Airlangga sebagai ketua umum. Kami tentu harus mengamankan kebijakan beliau,” tegas Nurdin.
Di arena munaslub pada Rabu (20/12), yang berhasil mengesahkan Airlangga sebagai ketua umum, sempat beredar draf susunan kepengurusan Partai Golkar. Idrus yang namanya dicoret, menurut draf tersebut, akan digantikan t oleh Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko.
Kemudian, Aziz Syamsuddin menjabat Koordinator bidang Perekonomian. Di era kepemimpinan Setya Novanto (Setnov), posisi itu dijabat oleh Airlangga Hartarto.
Lalu, Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Di era kepemimpinan Setnov, jabatan itu diduduki Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko yang menggantikan Yorrys Raweyai. Sedangkan Yorrys Raweyai menjabat sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Indonesia II.
Sedangkan Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Melchias Markus Mekeng. Di era kepemimpinan Setnov, Bendahara Umum Partai Golkar dijabat oleh Robert Kardinal.
Selain itu, Ahmad Doli Kurnia tertulis sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Golkar. Adapun Doli pernah dipecat oleh Setnov dari keanggotaan Partai Golkar karena sering mengkritik Setnov. Menariknya, dalam draf tersebut termuat nama Idrus yang akan menjadi mensos. Begitu juga nama Agung Laksono, yang akan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim).
Struktur di legislatif sebagaimana dalam draf itu pun mengalami perubahan. Agus Gumiwang Kartasasmita ditulis sebagai Ketua DPR menggantikan Setnov. Ketua Fraksi di DPR Melchias Markus Mekeng, Wakil Ketua MPR Titiek Soeharto dan Ketua Fraksi MPR Mahyudin.
Dikonfirmasikan hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku, enggan berandai-andai, terutama mengenai namanya yang disebut sebagai Ketua DPR.(jp)
