Puluhan pemuda, guru, kepala desa hingga tokoh masyarakat sejak Senin (18/12) kemarin, berkemah di kaki gunung Halimun, Kampung Demokrasi Cibuluh, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Mereka berkumpul untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dengan cara yang berbeda. Berdiskusi dan mencari solusi, bagaimana mengentaskan rasuah di lingkungan sekolah.
Laporan: Meldrik Richardson Mowisu
Wajah puluhan peserta Kemah Hari Antikorupsi Sedunia semringah melihat rombongan pemateri datang ke lokasi kemah di atas bukit di tengah persawahan. Rupanya, ada wajah familier yang berjalan di antara rombongan di tengah pematang. Wajah itu tak lain Abraham Samad, mantan ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Abraham Samad memang dijadwalkan menjadi pembicara inti dalam perkemahan ini. Selain Samad, panitia kemah yakni Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia juga memboyong CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dan Satriadi serta Ketua LSM Yapika, Alif sebagai pembicara.
”Ini merupakan agenda tahunan Kopel yang diharapkan secara masif bisa menumbuhkan gerakan antikorupsi pada level masyarakat,’’ kata Direktur Kopel Indonesia, Syamsudin Alamsyah.
Tahun ini, tema yang diusung menitikberatkan pada korupsi di sektor pendidikan. Tapi secara khusus perihal infrastruktur sekolah. Alasannya, Kopel telah melakukan studi di beberapa daerah dan menemukan fakta bahwa status Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi di sekolah. ”Bayangkan kalau dari 17 juta ada 17 persen lebih sekolah yang rusak berat. Bahkan, jika digabungkan seluruh sekolah rusak itu bisa mencapai 80 persen di Bogor,” ujarnya.
Dari data jumlah sekolah rusak yang didapat, kata Syam, terhitung hanya belasan sekolah yang bisa dikatakan layak atau baik untuk dipergunakan.
Di sisi lain, masyarakat dituntut mengenyam bangku pendidikan secara standar minimal 12 tahun. ”Tapi fasilitas anak bersekolah malah tidak dipedulikan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Melihat anggaran pemerintah yang selama ini mengalokasikan 20 persen dari APBN/APBD tapi ternyata tidak tepat sasaran, Syam memastikan ada potensi korupsi yang cukup tinggi.
”Nah, harapan kita di sini muncul kepedulian. Di hari antikorupsi ini kita berharap tidak ada lagi korupsi di sektor pendidikan,” ucapnya.
Kemah antikorupsi ini mendapat apresiasi dari Abraham Samad. Samad mengatakan, jika dilihat dari temanya, kegiatan ini bisa dikatakan sebagai bentuk keprihatinan Kopel dan Yapika juga pemerintah desa setempat.
”Ini merupakan upaya untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman dan terbebas dari praktik korupsi. Kenapa ini harus diwujudkan, karena berkaca dari cerita-cerita sebelumnya ternyata tidak jauh dari kota besar, kita bisa menemukan sekolah yang tidak layak,’’ ujarnya.
Sementara itu, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu mengatakan, persoalan pendidikan dengan segala perangkatnya, seharusnya bukan hanya menjadi perhatian pemerintah, melainkan semua pihak. Menurutnya, integritas, korupsi dan lain sebagainya tidak harus selalu berharap banyak kepada pemerintah. Karena, terkadang pemerintah pun terlalu sibuk dengan urusan yang juga tidak terlalu jelas.
’’Sekarang ini, pemerintah baik presiden, bupati, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya bisa memaksimalkan pekerjaannya dalam kurun waktu tiga tahun, selebihnya, pemerintah pun bersiap untuk mencitrabaikkan dirinya sebagai calon pada periode selanjutnya,“ kata Hazairin.
Oleh karena itu, menurutnya, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia harus dijadikan momentum gerakan kolektif yang dimulai dengan gerakan melawan diri sendiri dari keinginan atau hal-hal yang bersifat negatif. ’’Kadang kita juga mengkritik pihak lain tapi kita lupa bahwa sebenarnya diri kita harus mengkritisi diri sendiri, “ ujar Hazairin.(*/d)
