BOGOR–Meski Kota Hujan terus dihantam bencana, pemerintah daerah malah memangkas anggaran penanggulangan bencana. Pada 2018, dana bencana dipangkas lebih dari setengahnya. Jika 2017 dianggarkan Rp32 miliar, pada APBD 2018 tercatat hanya Rp14 miliar.
Pemangkasan itu bukan tanpa alasan. Sebab, dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran bencana yang masuk dalam pos biaya tak terduga (BTT), selalu dominan tak terserap. ”Kalau BTT memang daya serapnya hanya sekitar 12 persen atau paling tinggi 15 persen,’’ jelas Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat kepada Radar Bogor, kemarin (19/12).
Jajat mengakui, Kota Bogor sering kali tertimpa musibah. Mulai longsor, banjir, hingga kebakaran. Namun, selama ini Pemkot Bogor hanya memberi bantuan berupa logistik kepada masyarakat yang tertimpa musibah. ”Makanan perlu, tapi kan rumahnya juga perlu dibetulin. Kalau yang orang berada oke lah, tapi kan kasihan yang masyarakat rendah,’’ keluhnya.
Lantas, apa yang membuat dana bantuan perbaikan tak tersalurkan? Alasannya, kata Jajat, birokrasi yang rumit. Kewenangan pembangunan berada pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. Sedangkan dana bantuan logistik datang dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor.
”Banyak yang terkena musibah, tapi daya serapnya rendah. Ketika musibah gitu, seharusnya jangan ”rigid” (kaku, red) tapi (dana bantuan) bisa digunakan saja,’’ kata Jajat.
BPBD Kota Bogor tergolong dalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang lamban dalam menyerap angggaran. Hingga akhir September, BPBD baru menyerap anggaran sebesar 40,36 persen.
Kepala BPBD Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, lambatnya serapan di BPBD karena tugasnya yang hanya sebatas operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Untuk melakukan dua fungsi tersebut memang tidak membutuhkan dana yang besar.
“Pasti nilainya tidak akan besar kalau diajukan. Yang besar kebutuhan di lapangan itu menyangkut infrastruktur, seperti perbaikan talud, perbaikan tembok penahan tanah (TPT), dan perbaikan saluran air,” terang Ganjar.
Sistem yang selama ini berjalan, BPBD Kota Bogor hanya merekomendasikan perbaikan-perbaikan bangungan bekas bencana kepada dinas-dinas teknis. “Tahun ini, misalnya, Februari kemarin ada beberapa SD yang rusak akibat bencana. Yang mengajukan perbaikan Dinas Pendidikan, tetapi atas rekomendasi BPBD yang menyatakan benar bahwa itu terkena dampak bencana,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali menyalakan alarm bahaya. Masyarakat Indonesia diperingatkan potensi hantaman hujan lebat sepanjang akhir 2017. Hujan lebat tersebut berpotensi tinggi menimbulkan bencana.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa pada Desember ini, 93,27 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan. Sisanya, 6,73 persen masih mengalami musim kemarau yang sifatnya lokal.
Dwikorita memperingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Hujan lebat akan mewarnai periode perayaan menjelang Natal dan tahun baru.
Di sisi lain, polisi mengimbau para pengendara yang akan berlibur pada akhir tahun ini. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto meminta pengendara mewaspadai cuaca ekstrem.
“Yang jadi masalah, mungkin harus diperhitungkan situasi cuaca. Cuaca yang masih sering berubah-ubah, kemudian terjadi kecepatan angin yang cukup lumayan, ini menjadi kendala bagi pemakai jalan,” kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/12).
Setyo mengimbau warga yang berkendara mematuhi aturan lalu lintas. Salah satunya menjaga laju kendaraan agar kecepatannya tak melebihi angka yang telah ditentukan.
“Kecepatan tidak boleh lebih dari yang ditentukan karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain,” ujarnya.
Setyo juga mengingatkan warga mengecek lebih dulu kondisi kendaraan sebelum bepergian menggunakan kendaraan pribadi. “Kemarin sudah ada kecelakaan di Bali, bus yang remnya blong. Oleh sebab itu, mohon sebelum berangkat, kondisi kendaraan harus betul-betul fit dan bagus,” ucap Setyo.(fik/d)
