Senin (18/12).
JAKARTA–Presiden Joko Widodo menyebut saingan berat Partai Golkar pada Pemilu 2019 mendatang adalah PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Senin (18/12) malam.
“Menurut saya saingan berat Partai Golkar hanya dengan PDI Perjuangan,” kata Jokowi di acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pernyataan Jokowi itu disambut tawa riuh para kader Golkar yang hadir di ruang Assembly Hall JCC.
Jokowi mengatakan ini merespons ucapan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Saat pidato sambutannya, Airlangga mengatakan, Golkar pernah menjadi partai nomor satu, Golkar juga pernah menjadi partai nomor dua. Namun, dia tidak ingin Golkar menjadi partai nomor tiga.
Airlangga menyebut terpaan masalah yang melanda Golkar pada beberapa waktu belakangan ini membuat elektabilitas Golkar merosot. Bahkan, ada survei yang menyebut posisi Golkar jatuh di urutan nomor tiga. Namun, Jokowi tak meyakini Golkar bakal jadi partai nomor tiga.
“Kalau tadi Pak Airlangga menyampaikan, masalah kekhawatiran di nomor tiga, saya kira ndak, saya yakin ndak,” ujar Jokowi menekankan.
Namun, Jokowi enggan menyebut kans posisi Golkar bila bersaing dengan PDIP. Ternyata, keengganan ini disebabkan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di pembukaan munaslub tersebut. “Saya enggak bisa menjawab, karena Ibu Ketua Umum ada di sini.
Kalau enggak ada mungkin saya bisa menjawab,” ujar Jokowi yang kembali diiringi tawa para kader Golkar.
Dalam pembukaan munaslub ini, Partai Golkar kembali mengukuhkan dukungannya pada Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.
Memasuki tahun politik, Jokowi meminta Golkar untuk solid dan utuh. Pada 2018, pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah. Di tahun itu pula akan dimulai proses politik menjelang pemilihan legislatif, serta pemilihan presiden pada 2019. Karena itulah, Jokowi meminta kader Golkar harus bersatu.
“Golkar harus solid, utuh, seperti pohon beringin yang berbatang satu yang sangat kokoh. Golkar harus semakin besar dan menjadi bagian penting dalam pembangunan poitik di Indonesia,” ujar Jokowi.
Di bagian lain, pengamat politik Yusfitriadi berpendapat, sosok Airlangga adalah kader yang dibesarkan dan berproses dari Partai Golkar. Selain itu, Airlangga dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai spirit perubahan dan pembaharuan di dalam partai.
”Sehingga dengan karakter seperti itu akan sangat memberikan warna kepada seluruh organisasi partai, baik pengaruh jangka pendek maupun pengaruh jangka panjang,’’ ujarnya.
Pengaruh jangka pendek, lanjut Yus -sapaan Yusfitriadi- misalnya, bagaimana Partai Golkar dalam merespons Pilkada 2018. Salah satu respons yang paling menjadi perhatian publik adalah soal pemilihan kader yang direkomendasikan pada pilgub dan pilbup.
”Dalam konteks itu, jelas besar sekali pengaruhnya, hal itu sudah dibuktikan dengan dibatalkannya rekomendasi yang telah diberikan kepada Ridwan Kamil. Sangat logis, selain Ridwan Kamil bukan partai kader Golkar, dia juga tidak pernah membangun basis kader Golkar di tingkat mana pun,’’ ujar Yus.
Termasuk dalam hal ini, imbuhnya, dalam konteks konstelasi politik Kota dan Kabupaten Bogor. Menurt Yus, posisi calon yang diusung Partai Golkar di Pilbup Bogor yakni Ade Ruhandi bakal terancam.
Besar kemungkinan DPP Partai Golkar meralat rekomendasi penunjukan Ade Ruhandi sehingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu tidak direkomendasikan menjadi bakal calon di Pilbup Bogor.
‘’Ketika terlihat ada ketidakloyalan Ade Ruhandi ke Airlangga semasa menjabat DPR RI, maupun ke Dedi Mulyadi ketika tidak direkomendasikan oleh DPP, semua bisa saja terjadi,’’ kata dia.
Meski begitu, Yus menilai Ade Ruhandi adalah kader Golkar yang benar-benar berproses dari bawah hingga membangun kekuatan menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor. Sehingga jika Airlangga memperhitungkan itu, maka posisi Ade Ruhandi masih bisa aman. Soal ini, Ade Ruhandi enggan berkomentar. Pertanyaan pewarta melalui aplikasi whatsapp tidak berbalas.
Sebelumnya Partai Golkar membeberkan alasan untuk mencabut surat keputusan (SK) dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Salah satu alasan yang mendasari pencabutan itu adalah keputusan Emil, sapaan Ridwan Kamil, yang membuka konvensi demi memilih calon wakil gubernur pendamping.
Setelah sempat membantah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham membenarkan bahwa dirinya telah meneken SK R 552/Golkar/XII perihal pencabutan dukungan terhadap Emil. Menurut dia, sejatinya keputusan DPP itu sudah final dan mengikat pihak terkait dalam pilgub Jabar.
’’Awalnya memang final, tapi ternyata ada konvensi lagi yang dilakukan,’’ kata Idrus di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta kemarin (18/12).
Menurut dia, Partai Golkar tidak setuju dengan proses konvensi. Sebab, Partai Golkar berharap Emil bisa segera berduet dengan Daniel Mutaqien yang menjadi pilihan Partai Golkar. Jika konvensi dibuka, makin kecil peluang terpilihnya wakil Golkar. ’’Sehingga kami mengambil keputusan,’’ tegas Idrus.(bay/c5/fat/ded/net)
