JAKARTA–Perwakilan Palestina di Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Ucapan ini disampaikan oleh Minister Counsellor of The Statte of Palestine Taher Hamad di kantor Kementerian Kominfo kemarin (15/12). Terkait aksi damai dukung Palestina yang digelar besok (17/12) pemerintah berharap berjalan damai.
Taher Hamad menuturkan, pemerintah Palestina memberikan penghargaan dan apresiasi karena dalam waktu cepat, Presiden Joko Widodo menelpon langsung Presiden Palestina Mahmoud Abbas. ’’Pemerintah ada di belakang Indonesia. Terima kasih dari Palestina untuk semua elemen bangsa Indonesia,’’ jelasnya.
Dia mengaku senang melihat situasi di Indonesia. Dia mendapati ada anak-anak dengan gembira bersama orang tua untuk berangkat salat Jumat di masjid. Sedangkan warga Palestina, untuk bisa ibadah di Masjid Aqsa masih mendapatkan larangan.
Taher sempat diminta komentar terkait adanya aksi massa di Monas besok untuk mendukung Palestina. Dia mengatakan, sebagai perwakilan Palestina di Indonesia, tidak bisa ikut dalam kegiatan tersebut.
Dalam forum yang sama, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku ingin ikut dalam aksi dukungan untuk Palestina itu. ’’Saya ingin ikut berdoa bersama,’’ jelasnya.
Lukman menegaskan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan langsung sikap pemerintah Indonesia untuk Palestina. Sehingga sebagai pembantu presiden, Lukman menjelaskan apakah masih perlu berorasi dalam aksi besok.
Dia berharap aksi doa bersama untuk Palestina yang digelar besok berlangsung damai dan tertib. Seluruh peserta juga diimbau untuk bisa menjaga kebersihan lokasi doa bersama.
Ketua MUI Bidang Luar Negeri Muhyiddin Junaidi menuturkan, bakal ada aksi besar-besaran yang direncanakan pada Minggu (17/12) untuk memprotes kebijakan Presiden Amerika Serikat.
Aksi tersebut akan dipusatkan di halaman Monas mulai Minggu pagi hingga selesai. ”Minggu subuh ada zikir, orasi, dan berdoa untuk memprotes kebiakan Presiden Trump,” terang Muhyiddin.
Selain di Monas, kemungkinan mereka juga akan mendatangi kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan aspirasi. Muhyiddin menyebut kemungkinan peserta aksi akan mencapai ribuan orang bahkan bisa lebih. ”Kami berharap sih sampai sejuta umat yang ikut bergabung dalam aksi bela Palestina,” ungkap dia.
PP Muhammadiyah juga mendukung aksi bela Palestina. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, organisasinya akan bersama-sama dengan komponen umat Islam dan elemen bangsa lainnya untuk berunjuk rasa di depan Kedutaan Amerika Serikat. “Pendudukan Israel atas Yerusalem dan Palestina harus dihentikan,” terang dia.
Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut keputusannya sebelum jatuh lebih banyak korban jiwa karena konflik Israel-Palestina.
Sementara itu, pimpinan dari organisasi lima agama di Indonesia mengeluarkan pernyataan rikap resmi terhadap dinamika yang tengah berkembang di Palestina saat ini. Kelimanya satu suara mengecam tindakan sepihak Presiden AS Donald Trump di kantor PBNU, Jakarta, kemarin (15/12).
Dalam pernyataan tersebut, hadir Ketua Konferensi Wali Gereja (KWI) Uskup Agung Igatius Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Henriette T.
Hutabarat, Jandi Mukianto Wakil Ketua Wali Umat Budha Indonesia (Walubi), Wakil Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Peter Lesmana, Pengurus Parisadha Buddha Dharma Nichiren SyoSyu Indonesia (NSI), serta dari wakil Islam Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Dalam paparannya, Said Aqil mengatakan bahwa pihaknya tidak menyangkal keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Selama tidak mengabaikan kedaulatan dan hak-hak Palestina sebagai negara. “Kenyataannya ada negara bernama Palestina, ada yang bernama Israel, negara-negara dunia tinggal mendorong agar keduanya bisa hidup berdampingan,” katanya.
Said menuturkan, kedatangan Israel pada 1948 ke Palestina memang menjadi sebuah tantangan bagi perdamaian. Semenjak itu, tragedi kemanusiaan yang memakan korban jiwa maupun harta terus saja terjadi. Sementara masih ada pihak-pihak yang memundurkan jalan meuju perdamaian. ”Ketika sudah ada kemajuan, ada tragedi lagi,” kata Said.
Saat ini, kata Said, solusinya adalah kembali pada Kesepakatan Oslo dan kembali ke Resolusi PBB. Said menyebut, harga yang dibayar untuk mendamaikan kedua bangsa sudah sangat mahal. Presiden Mesir Anwar Sadat sendiri telah menjadi korban atas idenya memprakarsai kedamaian ”dua negara”.
Alumnus Universitas Ummul Quro Makkah itu juga berharap para pemimpin negara-negara Arab segera sadar dan menghentikan semua konflik dan kepentingan. Tujuannya adalah untuk menggalang kekuatan yang cukup. “Kalau konflik terus nggak selesai-selesai kita (umat Islam, red) terus-terusan diremehkan,” katanya. (tau)
