Konstelasi politik di Pilbup Bogor 2018 bisa dibilang unik. Syahwat kaum birokrat menuju F1 justru lebih dominan ketimbang geliat pelaku dunia politik. Kondisi itu kemudian melahirkan tanya: birokrat, lawan atau kawan politisi di pilkada?
Moderator Obsesi Radar Bogor bertajuk Birokrat, Kawan atau Lawan Politisi, Nihrawati AS, membuka sesi diskusi kemarin dengan pertanyaan langsung kapada salah seorang birokrat Kabupaten Bogor, Dace Supriadi. Dace adalah sosok yang belakangan ramai diperbincangkan lantaran manuvernya jelang pesta demokrasi Kabupaten Bogor.
”Kalau berbicara urusan pilkada, memang posisi saya masih PNS (birokrat, red). Tapi untuk baliho (sosialisasi Dace Supriadi, red) yang bermunculan, tidak ada mencantumkan (keterangan) calon bupati atau wakil bupati.
Karena saya mengedepankan sisi KWB (kerukunan warga Bogor), hidup rukun indah,’’ ujar Dace, di ruang rapat lantai 5 Graha Pena Bogor, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor.
Sebagai informasi, di Kabupaten Bogor ada beberapa figur yang masih aktif menjabat tapi terang-terangan menyatakan bakal mencalonkan diri di pilbup nanti. Di antaranya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah Perindustrian dan Perdagangan Dace Supriadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Ruhyat, dan Camat Jonggol Beben Suhendar.
Kembali ke Dace, mantan kepala Satpol PP Kabupaten Bogor itu mengaku, hasrat untuk maju menjadi calon bupati atau wakil bupati merupakan dorongan tokoh dan organisasi yang dipimpinnya yakni KWB.
Meski diakuinya, karier sebagai birokrat di Kabupaten Bogor yang masih panjang, menjadi taruhan. ”Kenapa tidak (mencalonkan diri, red), jika memungkinkan untuk ikut pilkada,’’ ungkapnya disambut tepuk tangan peserta Obsesi.
Melihat respons tersebut, Dace buru-buru menegaskan kembali bahwa dirinya tak pernah membuat baliho yang menyatakan rencana pencalonan atau maju di pilkada. ”Di baliho saya, tidak ada bahasa mencalonkan. Hanya siap berkarya saja,’’ tuturnya yang kembali mengundang tawa peserta Obsesi.
Selain didorong sejumlah tokoh dan organisasi, Dace mengaku mendapat banyak saran dan masukan kepada dirinya. Atas berbagai masukan itu, ia nekat mendaftar di penjaringan bakal calon kepala daerah di DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor.
”Karena birokrat itu tidak punya partai. Jadi, walaupun dana banyak dan pendukung sudah menyatakan siap, tapi tidak didukung partai, sama saja tidak bisa. Sampai sekarang saja saya belum punya,’’ akunya.
Sedangkan dari sisi potensi, ia meyakini basis massa yang terhimpun dalam wadah KWB bisa menjadi modal mendulang suara. Termasuk pengalaman Dace di birokrat.
”Selain KWB, saya pernah menjadi camat di beberapa wilayah, kepala dinas, sekcam di Cigudeg, Gunungputri, Citeureup, dan empat tahun menjadi kepala Satpol PP. Saya dua tahun lebih di dinas pendidikan, minimal dikenal dan mendukung. Tinggal sekarang fokus di partai pengusung,” ungkapnya.
Dengan peta kekuatan yang lumayan mumpuni, moderator lalu melempar pertanyaan kepada politisi bakal calon kepala daerah. Apakah kekuatan itu menjadi ancaman bagi para politisi yang akan terjun di arena pilkada. Kader PDI Perjuangan Bayu Syahjohan mendapat giliran pertama menanggapi itu.
”Saya imbau (birokrat) harus fokus. Birokrat ini mau maju benar atau tidak? Atau apakah bagian dari strategi untuk mengacaukan Pilkada Bogor,’’ cetusnya.
Penyataan itu dilontarkan Bayu musabab sampai pertengahan Desember 2017, belum ada satu pun partai politik yang sudah deklarasi pasangan secara paten. ”Ini membingungkan masyarakat, partai politik dan semuanya. Ini luar biasa, birokrat baru pertama kali di penghujung 2017, tiba-tiba hadir birokrat yang berafiliasi ke partai politik,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Bayu mengaku senang dengan adanya birokrat yang mau maju di Pilbup Bogor. Sepanjang niat birokrat tersebut betul-betul untuk mencalonkan diri dan demi kepentingan masyarakat.
”Ada beberapa birokrat yang ‘katanya’ siap, tetapi tidak mencalonkan diri ke partai. Jadi maunya apa? Bagian strategi atau apa?” cetusnya lagi.
Bayu juga mengungkapkan pengalaman pribadinya di Pilbup Bogor tahun ini. Ada birokrat yang mengaku ingin mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan, tapi tidak kunjung datang mendaftar. ”Begitu kita sodorkan formulir untuk diisi, malah tidak dikembalikan. Bagi saya, birokrat atau politisi juga nyaman, yang penting hitung-hitungannya menang,’’ tutupnya.
Hal senada diungkapkan sekretaris tim pemenangan Ade Yasin, Yuyud Wahyudin. Yuyud menganggap keberadaan birokrat di Pilbup Bogor relatif menjadi mitra yang baik untuk partai politik.
Saat ini, kata dia, bukan pada tempatnya memperlawankan birokrat dengan partai politik. ”Untuk bu Ade (Ade Yasin, red) membutuhkan kawan. Kalau menyatakan lawan, siapa tahu suatu saat harus mendampingi bu Ade. Jika begitu, hilang kesempatan. Masih butuh birokrat,’’ ujarnya.
Akan tetapi, Yuyud mengakui, sampai saat ini PPP belum melirik birokrat untuk dijadikan calon pendamping Ade Yasin di pilkada nanti. ”Sejujurnya belum. Saat ini lebih kepada politisi yang ada di partai politik,’’ terangnya.
Pernyataan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Andri. Dia menyebut, selain dengan politisi, Partai NasDem juga intens komunikasi dengan sejumlah birokrat. Mereka yang masuk dalam penjaringan bakal calon kepala daerah di partai besutan Surya Paloh itu, antara lain, Wawan Kusmawan, Laode Albert Pribadi, Andi Ahmadi, Asep Ruhiyat, Mansyur Abdulah, Eman Sulaeman, dan Beben Suhendar.
”Ada yang hadir di sini (peserta Obsesi, red). Pertemuannya hampir tiap hari, tiap minggu bertemu,’’ ujar dia. Meski demikian, Andri menyatakan bahwa NasDem belum menjatuhkan pilihan, figur birokrat atau politisi.
Sementara itu, kepada pengurus DPD Golkar Jawa Barat, Wawan N Nurdin, moderator meminta pendapat terkait beredarnya foto PNS Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
”Orang berfoto sah-sah saja. Konteksnya, misalkan silaturahmi, minta berfoto di rumahnya dengan siapa pun bisa saja. Foto tidak merepresentasikan ke arah tersebut (sikap politik),’’ kata Wawan.
Foto ”panas” tersebut sempat menggegerkan dunia politik Bumi Tegar Beriman. Pasalnya, Partai Golkar di Kabupaten Bogor sudah menetapkan sang nakhoda, Ade Ruhandi, sebagai calon bupati.
Langkah TB Luthfie mendekati Airlangga dinilai bisa menggoyang keputusan Partai Golkar di tingkat pusat. Apa tanggapan Wawan?
”Golkar itu sangat seksi dengan sembilan kursi (di Kabupaten Bogor, red). Jaro Ade tidak tawar-menawar lagi, harus F1,’’ tegasnya.
Wawan menambahkan, dalam konstelasi politik di Pilbup Bogor, ia mengisyaratkan peluang mengambil pendamping Jaro Ade berasal dari birokrat. Tapi secara terang-terangan pula, Wawan menyebut sang calon pendamping harus memenuhi persyaratan yang lumayan tinggi.
”Pasangan itu harus memenuhi unsur finansial, primordialisme untuk menutupi sisi kelemahan dan jumlah kursi. Kurang satu (kursi), semisal Pak Dace siap bawa satu kursi, itu kira-kira. Tapi yang pasti, setiap warga negara berhak mengikuti pilkada,” katanya.
Ketua DPN Repdem, sayap PDI Perjuangan, Dody Achdi Suhada menilai birokrat adalah sahabat politisi. Antara keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. ”Tanpa politisi, birokrat juga tidak bisa berubah,’’ tukasnya.(ded/c)
