BOGOR-Kalangan pengamat menilai konstelasi politik di pilkada serentak tahun ini sungguh membosankan. Terlebih di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten, apa pun yang terjadi mesti linier dengan kondisi di tingkat pusat. Itu diungkapkan pengamat politik Yusfitriadi, melihat dinamika politik di Kota dan Kabupaten Bogor jelang Pilkada 2018 mendatang.
”Sampai hari ini ketidakpastian poros koalisi terlihat jelas. Tidak ada yang pasti,’’ ujar Yus, sapaan Yusfitriadi.
Yus mengatakan, kemenangan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten menjadi fondasi partai politik untuk mengamankan suara di pemilihan legislatif hingga Pilpres 2019. Itu mengapa, semua pimpinan partai tingkat kota/kabupaten tak berkutik sebelum pendaftaran calon kepala daerah 9 Desember mendatang. Semua tiarap dan menunggu putusan dewan pimpinan pusat masing-masing partai.
”Sampai hari ini, problem terbesar demokrasi kita, ya, di internal partai. Tarik-tarikan kejelasan (koalisi, red) partai politik sangat kental,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Yus mengapresiasi keberanian para bakal calon kepala dari jalur perseorangan, yang saat ini sudah masuk ke tahap verifikasi faktual. Terlebih, bagi mereka para PNS yang bersyahwat maju di arena pilkada tapi menghindari partai politik.
Semisal, keputusan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Ruhyat, untuk maju bersama Ade Wardhana melalui jalur perseorangan. ”Ini tidak menjadi masalah karena tidak berafiliasi dengan partai politik,’’ ungkapnya.
Akan tetapi, Yus mengingatkan, aktivitas politik seperti yang dilakukan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Dace Supriadi sangat riskan.
”Keterlibatan dalam politik terbagi menjadi dua, yakni politik formal dan substansial. Kalau ASN/PNS mendatangi kegiatan partai politik, substansinya ada keberpihakan,’’ kata Yus.
Berdasarkan penelitiannya, Yus menyebut indeks kerawanan pemilu adalah keterlibatan ASN pada pra dan pascapilkada. Terbukti, ada 19 kabupaten/kota yang anggaran dana bansos melonjak hingga 900 persen jelang pilkada. ”Itu kan pra-pilkada, belum lagi dalam penggunaan fasilitas. Kalau di pascapilkada, janji sebelum terpilih biasanya promosi jabatan,’’ ujarnya.
Yus berharap PNS Kabupaten Bogor sangat memperhatikan dan menghindari perilaku tersebut. ”PNS mencalonkan diri itu pilihan, boleh saja. Tetapi, pelayanan pasti terganggu karena sudah tidak konsentrasi melayani rakyat. Nah, kalau mau manggung (mencalonkan diri, red) sudah harus mundur,’’ tegasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Djuanda, Denny Herawan, mengibaratkan kondisi yang terjadi jelang Pilbup Bogor 2018 adalah fenomena solidarity maker.
Arah sebenarnya adalah mencoba mencari titik terang bagaimana memadukan politisi dan birokrat dalam konteks pilkada. ”Kalau kita melihat sejarah, ada tiga kemungkinan opsi. Calon dari partai politik dan politik, (calon dari, red) politik dan birokrat, terakhir calon independen,’’ ujarnya.
Denny lebih melihat kemunculan figur birokrat di pilkada sebagai hal yang strategis yang bisa dimanfaatkan partai politik. Karena birokrat, kata dia, juga punya kekuatan yang nyaris sama dengan infrastruktur parpol. Yakni jaringan sosial selama sang birokrat menjabat di kecamatan atau kedinasan.
”Jika partai politik punya kepanjangan tangan sampai ranting dan desa, birokrasi juga memiliki kepanjangan yang sama. Masing-masing punya infrastruktur sampai ke tingkat bawah. Kita bisa bayangkan jika keduanya bersinergi,’’ cetusnya.
Namun, seperti yang diucapkan Yusfitriadi, meski parpol berniat menggandeng birokrat, lagi-lagi masalahnya adalah kultur politik yang masih harus menunggu restu dari DPP.(ded/c)
