Beranda Metropolis Honor Kegiatan PNS bakal Dipangkas

Honor Kegiatan PNS bakal Dipangkas

RAPAT: Sejumlah PNS bersama Sekda Kota Bogor, Ade Sarip dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu (dok.Pemkot Bogor)

BOGOR–Pemkot bersama DPRD Kota Bogor kini memang tengah dipusi­ngkan perkara RAPB 2018. Pasalnya, dari draf anggaran sebesar Rp2,71 triliun, kini anggarannya masih defisit sebesar Rp707 miliar. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat meminta agar Pemkot Bogor memangkas belanja tidak langsung, khususnya honor kegiatan.

Selama ini, menurut Jajat, pemkot terlalu besar menganggarkan honor kegiatan bagi PNS. Makanya, ia meminta agar pemkot meniru Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok untuk menghapus honor kegiatan, kemudian masuk dalam tunjangan.

“Kalau honor kegaitan kan begini, nanti yang paling dekat dengan kepala dinasnya orangnya dia lagi dia lagi. Kalau tunjangan kan merata. Padahal PNS memang seharusnya kerjanya begitu,” jelasnya ketika ditemui Radar Bogor.

universitas pakuan unpak

Jajat mendesak pemkot agar tidak melakukan pengurangan di sektor belanja tidak langsung. Sebab, menurutnya, hal itu erat kaitannya dengan masyarakat Kota Bogor. “Kami juga mendesak agar tidak melakukan pengura­ngan di hibah dan bansos. Ini masuknya ke belanja tidak langsung,” terang Jajat.

Hitung-hitungan tersebut hingga kini memang masih sebatas draf. Sejak kemarin (11/12) pemkot me­nyam­­paikan pos anggaran mana saja yang akan dikurangi. Jadi, ditargetkan pengesa­han APBD 2018 Kota Bogor bisa dilakukan hari ini (12/12). “Ini masih draf, jadi masih dalam pembahasannya. Artinya, perubahannya masih mungkin banyak terjadi,” katanya.

Senada, Wakil Wali Kota Bogor Umar menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD menghapus anggaran studi banding dan pelatihan. Itu dilakukan untuk menutupi belanja daerah yang membengkak dalam RAPBD 2018.

Selain itu, potensi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD 2017 mesti diperha­tikan untuk menutup defisit yang mencapai Rp707 miliar. Tak lupa, Usmar mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) menggeser kegiatan yang bukan prioritas tahun depan ke APBD 2019. “Efisiensi kegiatan mema­ng bisa ditempuh untuk menutup defisit. Tapi, paling hanya 20 sampai 30 persen,” kata Usmar.

Dia menegaskan, pembahasan RAPBD 2018 berjalan simultan. Tidak hanya antara OPD dengan komisi di DPRD, tetapi juga berkoordinasi dengan Kemen­terian Keuangan.

“Setelah pembahasan OPD per komisi DPRD, baru dilanjutkan ke TAPD dengan Banggar. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa tuntas,” tegasnya.(fik/c)