BOGOR–Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bogor cukup tinggi. Setidaknya, sampai saat ini masih ada 34.500 orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Mayoritas merupakan fakir miskin yang perlu perhatian dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Azrin Syamsudin menuturkan, sejak enam bulan terakhir jumlah PMKS menurun. Dari yang tadinya sebanyak 35.700 orang, turun menjadi 34.500 orang. “Mayoritas justru didominasi dari luar Kota Bogor,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Mereka yang termasuk dalam kategori PMKS, di antaranya, anak-anak telantar, perempuan rawan sosial ekonomi (janda), fakir miskin, lansia, dan gelandangan.
Berbagai program pun sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ribuan PMKS tersebut. “Mulai pelatihan kerja hingga pemberian dana bantuan,” ucapnya.
Dia menambahkan, beberapa bulan belakangan ini, pihaknya juga mendapati kasus orang telantar yang cukup tinggi. Mayoritas adalah lansia yang entah sengaja atau tidak ditelantarkan oleh keluarganya di jalan. “Ini tren kecenderungan anak-anak menelantarkan orang tua. Tapi, terkadang bisa juga orang tua yang pikun dan lupa jalan pulang,” katanya.
Bagi orang telantar, nantinya akan diinapkan selama satu hingga tujuh hari di Dinsos Kota Bogor untuk mendapat penanganan. Namun, jika tidak ada keluarga yang menjemput, pihaknya akan melakukan pembinaan. “Pembinaan bisa berupa pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuan orang tersebut. Kami juga menyediakan tempat rehabilitasi,” jelasnya.
Terkait keberadaan PMKS dari luar kota, Azrin mengungkapkan, perlunya dibangun kerja sama dinas antardaerah. Sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebab, dengan adanya kerjasama antardaerah, akan ada koordinasi terkait PMKS yang berasal dari luar Kota Bogor kepada dinsos yang berada di kota lain.
“Jadi, ketika ada PMKS dari luar kota, kami tinggal saling koordinasi. Baik di Kabupaten Bogor, Cianjur, Depok, dan kota lainnya,” ungkapnya.
Berbagai program pengentasan kemiskinan dan PMKS juga sudah dilakukan pemkot. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp185 miliar tahun ini. “Anggaran yang kami siapkan juga tidak main-main dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman.(cr2/c)
