BOGOR-Ada tantangan besar di balik penyelenggaraan Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 yang bakal diselenggarakan serentak. Meski bertujuan untuk penghematan anggaran, pada praktiknya, pemilu yang dilakukan dalam waktu bersamaan bisa menjadi ancaman.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, saat menjadi narasumber Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Isu-isu Strategis UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, di Hotel Hayati Inn, Kota Bogor.
Lebih lanjut Titi mengatakan, dapat dibayangkan begitu besarnya beban ganda penyelenggara. Contoh, KPU Kota Bogor menyelenggarakan beberapa pemilihan umum, mulai pilwalkot, pilgub hingga pilpres. “Di saat dia (partai, red) harus konsolidasi di tingkat lokal untuk pencalonan wali kota, dia juga harus memikirkan kepesertaannya di tahun 2019,” ujarnya.
Perempuan yang didapuk sebagai duta demokrasi internasional tersebut itu meminta, tidak ada manipulasi yang melibatkan penyelenggara atau provokasi dari peserta dalam proses demokrasi tersebut.
Permasalahan KTP elektronik (KTP-el) yang kini tak kunjung selesai juga bakal jadi batu sandungan. Menurut Titit, sampai saat ini permasalahan tentang administrasi kependudukan tersebut menjadi PR yang luar biasa menyita waktu penyelenggara. “Ini (KTP-el, red) harus rampung, karena suket (surat keterangan) sudah tidak berlaku lagi,” imbuhnya.
Ia juga mengakui, isu provokasi konflik hingga Sara masih menghantui situasi politik di Jawa Barat. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bogor, Bambang Wahyu menambahkan, ada sejumlah kelemahan dan kelebihan di pilkada serentak ini. “Semisal efisiensi dan efektivitas untuk penyelenggara pemilu serentak tetap menyisakan problem biaya tinggi,” tutupnya.(ded/c)
