BOGOR–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kabupaten Bogor akhirnya ditetapkan. Di masa akhir jabatannya, Bupati Bogor menggeber 25 penciri yang saat ini baru terselesaikan 16 indikator.
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, penetapan APBD 2018 sangat strategis, karena 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Di antaranya, terakreditasinya 40 puskesmas yang saat ini baru diselesaikan 29, pembangunan masjid raya yang rencananya selesai pada 2018, dan penyelesaian kepemilikan KTP elektronik yang masih tersisa 100 ribu warga.
“RSUD di Bogor wilayah utara tidak harus dibangun fisik, tetapi kan ada tahapan feasibility study yang saat ini selesai, tahun depan sudah DED, nanti pada Bupati baru mungkin selesainya,” ujarnya kepada Radar Bogor usai menggelar rapat Paripurna di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, pekan lalu.
Secara keseluruhan, kata dia, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp66,6 miliar atau 1,11 persen dari yang semula diusulkan sebesar Rp5,9 triliun menjadi Rp6,6 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp18,6 miliar yang terdiri atas pajak daerah, hasil retribusi serta pendapatan daerah lainnya yang sah. “Sehingga rencana pencapaian asli daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp2,329 triliun, setelah pembahasan meningkat menjadi Rp2,348 triliun,” terangnya.
Adapun, total belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp325,2 miliar atau 5,02 persen dari semula diusulkan Rp6,4 triliun. Maka, total belanja daerah hasil pembahasan menjadi Rp6,8 triliun.
Pada belanja tidak langsung, setelah pembahasan terjadi peningkatan belanja sebesar Rp48,488 miliar atau naik 1,46 persen dari belanja yang semula diusulkan sebesar Rp3,328 triliun, sehingga totalnya menjadi sebesar Rp3,376 trilun.
Sedangkan pada komponen belanja langsung, setelah pembahasan terdapat peningkatan sebesar Rp276,7 miliar atau naik 8,78 persen dibanding dengan usulan sebesar Rp3,1 triliun. Jadi, alokasi belanja langsung dalam rancangan APBD 2018 sebesar Rp3,43 triliun. “Peningkatan belanja langsung ini yang terbesar dikontribusikan oleh kenaikan belanja modal yang mencapai Rp321,578 miliar,” paparnya.
Yanti menambhkan, pada pembiayaan daerah terjadi peningkatan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah. Peningkatan penerimaan pembiayaan bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun ini.
“Total penerimaan pembiayaan daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp488,664 miliar, setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp314,498 miliar atau naik 64,36 persen menjadi Rp803,163 miliar,” sebutnya.
Meski semua fraksi menyetujui, pada saat diberikan kesempatan untuk menanggapi, Ketua Fraksi Gerindra M Rizky mengungkapkan, menemukan kejanggalan yakni ada kegiatan atau program yang tidak masuk atau teregistrasi di dalam KUA PPAS, tetapi ada di dalam APBD 2018, maka dukungan dan persetujuan fraksinya dianggap gugur.
Pasalnya, dari sekian banyaknya program, fraksi hanya diberikan waktu empat hari untuk melakukan pembahasan. Menurutnya, itu tidak bisa diperiksa satu per satu. “Ketika memang ada program yang seperti itu (tiba-tiba ada di APBD 2018), maka kami tidak ikut bertanggung jawab,” pungkasnya.(rp2/c)
