BOGOR– Tahun depan, Kota Bogor akan menggelar pemilihan wali kota (pilwalkot). Satu hal yang menarik perhatian, dana hibah dalam APBD 2018 membengkak hingga Rp117 miliar. Sebelumnya, dana hibah pada 2017 hanya Rp79 miliar. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp38 miliar.
Kondisi itu memicu kekhawatiran, jika dana hibah tersebut digunakan untuk kepentingan pilwalkot. Namun, hal itu buru-buru dibantah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bogor, Iman.
Menurut dia, membengkaknya dana hibah tahun 2018, salah satu penyebabnya karena besarnya pendanaan untuk biaya operasional KPU. ”Untuk 2017 saja KPU memperoleh dana hibah Rp9 miliar, dan naik di tahun 2018 menjadi Rp28 miliar,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Tingginya dana tersebut, sambung Iman, tak lain untuk biaya operasional pilkada dan pengamanan. Meski begitu, dia tak menampik jumlah penerima hibah tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun ini. “Untuk tahun ini, ada 674 proposal yang menerima dana hibah, sedangkan di 2018 hanya 506 penerima hibah,” ungkapnya.
Sejauh ini, pihaknya belum pernah menemukan ada proposal bodong. Sebab, dalam proses verifikasi turut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Itu juga diperketat dengan sistem berbasis aplikasi online yang sudah bekerja sama dengan KPK.
”Dengan sistem baru nanti, pengajuan hibah dan bansos lebih transparan sehingga dapat diketahui masyarakat. Masyarakat akan tahu sejauh mana proses pengajuan, kapan waktu pencairan, dan nominal yang diterima,” jelasnya.
Kepala Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan Adkesra Setdakot Bogor, Bosse Anugrah menambahkan, sistem berbasis aplikasi online itu nantinya akan tersedia untuk pengguna smartphone Android. Sedangkan yang tidak memiliki aplikasi tersebut, dapat langsung mendatangi kelurahan.
”Jadi, warga tak perlu lagi datang ke Balaikota. Untuk penerapan sistem online, kami membutuhkan dana sebesar Rp600 juta. Pos anggarannya di APBD Perubahan 2017 sebesar Rp250 juta, dan sisanya diberikan di APBD 2018,” pungkasnya.(wil/c)
