BOGOR–Berbagai pertanyaan terkait pendanaan operasional bus Transpakuan bikin panas kuping Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima merasa sudah pontang-panting mencari dana, tapi usahanya itu malah berbuah cibiran.
”Ini lucu. Ketika bangkrut disu ruh hidup. Begitu hidup, duitnya (ditanya, red) dari mana. Lucu,’’ ketusnya ketika ditanyai awak media soal sumber dana yang digunakan Pemkot Bogor untuk menjalankan kembali Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), kemarin (23/11).
Bima menegaskan, dana untuk operasional bus Transpakuan diperoleh dari kepedulian beberapa perusahaan swasta. Becermin pada DKI Jakarta, Bima membeberkan bahwa ada beberapa bus milik DKI Jakarta yang merupakan hasil bantuan dari CSR perusahaan swasta.
”Mekanismenya ada, CSR itu dibolehkan semua. Di Jakarta itu berapa puluh unit bus dibantu oleh Mayapada,’’ tuturnya sembari memperlihatkan artikel pada smartphone-nya, tentang pemberian CSR kepada bus milik DKI Jakarta.
Bima mengatakan, warga Bogor memiliki kepedulian yang tinggi terhadap program prioritas yang belum tuntas ia tangani itu. Maka, memanfaatkan kepedulian itu, menurutnya bukan suatu hal yang menyalahi aturan hukum. ”Kalau ada bencana mereka urunan, ketika ada keburukan transportasi mereka juga ingin bantu. Ketika ada keterbatasan anggaran APBD mereka ingin bantu di situ. Sekarang tinggal bagaimana transparansinya,’’ kata Bima.
Tak hanya dari CSR swasta, bantuan pun datang dari Kementerian Perhubungan yang sudah dari jauh-jauh hari menghibahkan sepuluh unit bus untuk Pemkot Bogor. Tapi, bus hibah tersebut baru bisa dioperasikan sebanyak dua unit lantaran kendala perizinan kendaraan.
Sebelumnya, sejumlah wakil rakyat di Kapten Muslihat menyoal dana operasional PDJT yang bukan dari APBD. Mereka mengingatkan Pemkot Bogor harus bisa mempertanggung jawab kan jika mendapat bantuan dari luar. ”Tidak ada pos anggaran yang bisa digunakan PDJT pada 2017. Sah-sah saja selama ada pertanggungjawabannya,’’ ujar anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Mardinus Haji Tulis.
Per tanggungjawaban itu antara lain, jika memang dana itu berasal dari CSR, DPRD Kota Bogor tidak akan ikut campur bila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. ”Kalau ada pelanggaran, bukan urusan kami,’’ ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan bahwa tidak semestinya perusahaan pelat merah tersebut mengandalkan dana CSR. Pasalnya, PDJT merupakan perusahaan yang berbentuk profit oriented atau menghasilkan keuntungan.
”Justru PDJT yang harus keluarin CSR. Kecuali yayasan, tidak mencari keuntungan. CSR itu untuk fungsi sosial. Mereka punya kajian tidak, kalau PDJT itu berlaku fungsi untuk fungsi sosial,” ujarnya.
Heri meminta Komisi B DPRD Kota Bogor lebih dalam mengkaji persoalan ini. Terlebih, mengenai kejelasan sumber yang mendanai operasional bus Transpakuan. “Sumbernya harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak dibenarkan,’’ tukas Heri.(rp1/c)
