JAKARTA–Dorongan untuk menjadikan Unit Kerja Presi den Pembina Ideologi Pan casila (UKP PIP) menjadi lembaga permanen disuarakan Lem baga Ketahanan Nasional (Lem hanas). Gubernur Lemha nas Agus Widjojo menuturkan, UKP PIP perlu diberi kewenangan lebih besar. Agar lebih bisa membuat program pembinaan ideologi Pancasila secara terus-menerus.
Agus menuturkan, kerja UKP PIP memang tidak perlu seperti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diterapakan saat orde baru. Tapi, fungsi tersebut seharusnya selalu ada sehari hari di dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti dulu. Dia mengibaratkan UKP PIP itu seperti pipa saluran baru yang diperlukan dalam konteks berpancasila.
”Bukan hanya untuk menambal pipa yang berlubang tetapi untuk membangun karena memang pipa yang lama itu lama nggak dipakai,” ungkap dia usai pembekalan peserta PPSA 21 dan alumni PPRA 56 tahun 2017 Lemhanas RI di Istana Wakil Presiden, kemarin (20/11).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar Pancasila tidak digunakan sembarangan sebagai alat untuk menghakimi orang atau kelompok. Perlu ada penjabaran yang jelas dan terukur seseorang atau kelompok bertentangan dengan Pancasila.
”Jangan karena kita tidak suka, dia tidak sesuai nilai Pan casila. Nilai apa? Ketuhanankah? Kemanusiaankah? Persatuankah? Harus jelas. Karena pancasila disamping sebagai nilai kebangsaan jangan dipakai sebagai alat pukul,” ungkap dia. (jun)
