BOGOR–Peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, masih menuai polemik bagi para guru SMA di Kota Hujan. Sebab, bantuan pendidikan yang selama ini diberikan Pemkot Bogor kepada SMA/SMK dikhawatirkan akan terputus.
Hal itulah yang membuat Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah I, Herry Pansila, bersama dengan guru SMA/SMK Kota Bogor menyambangi Wali Kota Bogor Bima Arya, kemarin (20/11). “Meski pengelolaan (SMA/SMK) sudah pindah ke provinsi.
Namun, tempatnya masih sama di daerah masing-masing. Jadi, kami harap bantuan yang selama ini ada terus dijalankan,” jelasnya kepada Radar Bogor.
Bantuan dari pemkot, kata Herry, sangat beragam. Misalnya, biaya sosialisasi terkait bahaya narkoba yang dilakukan Polresta Bogor Kota dengan kunjungan ke SMA/SMK. Hingga yang teranyar, bantuan pembuatan turap untuk SMAN 2 Bogor yang kebanjiran beberapa bulan lalu. “Persoalannya adalah payung hukum yang harus kita siapkan. Supaya pemkot tidak salah dalam memberikan bantuan,” kata dia.
Dia mengambil contoh bantuan pendidikan yang diberikan kepada salah satu sekolah di Bekasi, yang terus berlanjut meski sekolah tersebut sudah beralih kelola.
Itu menjadi program yang saat ini berjalan di Bekasi. “Namanya bantuan keuangan khusus (BKK), berupa bantuan keuangan bagi para guru sekolah tata usaha,” ungkapnya.
Menurutnya, anggaran di Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan tidak banyak. Itu pun diberikan secara bertahap ke sekolah.
Karenanya, penguatan dari wali kota dengan hadir ke sejumlah sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK, diharapkan bisa menepis anggapan tata kelola SMA/SMK yang seolah ditanggung provinsi seluruhnya.(ran/c)
