BOGOR–Kemampuan Pemkot Bogordalam menjalankan program-program pembangunan patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, memasuki triwulan keempat atau mendekati tutup tahun, nilai serapan APBD masih sangat rendah. Yakni, 58,93 persen. Atau jika dirupiahkan, baru Rp1,4triliun anggaran yang terserap, sementara Rp1 trilun lagi masih mengendap di bank.
“Dari total anggaran Rp2,4 triliun, baru terserap Rp1,4 triliun atau 58,93 persen hingga Oktober 2017. Dengan rincian, belanja tidak langsung (BTL) 64,65 persen dan belanja langsung (BL) 54,11 persen,” ujar Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pemkot Bogor, Rahmat Hidayat, usai briefing staf di Balaikota Bogor kemarin (7/11).
Padahal, rendahnya serapan anggaran ini sempat disentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengarahan kepada seluruh gubernur wali kota dan bupati se-Indonesia pada selasa (24/10).
preseden sempat kesal.Sebab, pemerintah sudah menggenjot penerimaan dari pajak. Namun ketika di transfer ke daerah,uang mengendap di bank.
Menurut Rahmat, jelang tutup tahun 2017, sisa anggaran wajib terserap. Jika melihat tren penggunaan anggaran tahun 2016, di Desember, serapan anggaran mampu mencapai 90 persen. Hal ini disebabkan banyak penyedia (pelaksana proyek pemerintah) yang tidak mengambil uang di muka, namun lebih meminta pembayaran di akhir.
“kalau tren dan lainnya itu biasanya di akhir tahun meningkat. karena penyedia ramai ramai nagih. Ada beberapa indikasi, kegiatan fisik dan perencanaan itu dilaksanakan satu tahun, sehingga awal tahun itu perangkat daerah sibuk membuat perencanaan, sehingga pekerjaan fisiknya mundur. Padahal, idealnya perencanaan tahun depan dilaksanakan tahun ini,” bebernya.
Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, dibandingkan pencapaian nasional di di Oktober 2017 serapan nya sudah di angka 63,94 persen. Artinya, Kota Bogor masih di bawah rata rata pencapaian nasional. tapi, di bandingkan bulan yang sama
pada 2016, terjadi peningkatan serapan anggaran. “Jadi, pada Oktober 2016, serapan anggaran kita hanya 52,40 persen. Sementara di 2017 bulan yang sama, sudah 58,93 persen. Jadi ada peningkatan dibanding tahun lalu,” ucapnya.
Dari data yang dia miliki, lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar rata-rata sudah menyerap anggaran di atas 50 persen. mulai Dinas pendidikan (Disdik) dengan realisasi 71,68 persen.atau Rp549 miliar. Dinas Kesehatan (Dinkes) 56,74 persen atau Rp185 miliar,
Kemudian disusul Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) dengan realisasi 61,94 persen atau Rp224 miliar, dan RSUD Kota Bogor dengan realisasi 63,88 persen atau Rp204 miliar.
Hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang serapannya sangat rendah. Dengan anggaran Rp266 miliar, baru terealisasi 24,60 persen.
“Kalau Dinas PUPR karena memang banyak kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan satu tahun. Hingga pelaksanaan fisiknya mundur. Dan Dinas PUPR memang trennya begini, sekarang lagi kerja semua, nanti di Desember akan meningkat,” ungkapnya.
Meski begitu, Rahmat menyebut, jika dilihat sisi realisasi fisik justru lebih tinggi Kota Bogor dengan capaian 68,65 persen, sedangkan realisasi keuangan 58,93 persen. “Nah itu tadi orang sudah selesai kerja, tapi belum ngambil. Sudah siklus, umumnya. Jadi karena pihak penyedia kerja dulu, selesainya baru tagih,” tandasnya.(wil/c)
