CIBINONG-Tujuh paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor terancam menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Itu musabab potensi batalnya ketujuh paket tersebut yang hingga kini masih dalam tahap lelang.
“Jika proses lelang mencapai waktu satu bulan, maka ketujuh proyek itu tidak mungkin dikerjakan dan akhirnya menjadi silpa. Peluang batalnya (lelang, red) itu bisa 80 persen,” ujar Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), Budi Cahyadi Wiryadi kepada Radar Bogor.
Budi menjelaskan, ketujuh paket tersebut masing-masing terdiri dari pengerjaan satu jembatan, lima irigasi dan TPT, serta pembuatan satu garasi. Berdasarkan data yang diterimanya, tiga paket pekerjaan dipastikan batal dan sisanya berstatus meragukan. Hal tersebut karena harus menunggu kajian yang pasti dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Pembangunan garasi memakan anggaran paling besar hingga sekitar Rp2,6 miliar. Yang pasti batal ada tiga paket, sisanya masih menunggu kajian dari sana. Semua fisik,” terangnya.
Bupati Bogor Nurhayanti mengakui ketujuh paket tersebut sulit dilelangkan karena batas waktu yang tidak memungkinkan. “Karena itu kan aturan. Kalau tidak ada yang menawar bagaimana? Saat ini kami menekan paket yang lainnya. Mudah-mudahan silpa tidak meningkat dari tahun sebelumnya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengaku tak heran jika silpa akan kembali tinggi. Masalah itu menurutnya sudah biasa terjadi di Dinas PUPR. Padahal, seharusnya lelang pekerjaan dilakukan di awal tahun. “Ya minimal pertengahan tahun. Inilah salahnya kenapa harus mepet,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai kualitas SDM di Dinas PUPR, Ade Yasin menegaskan perlu adanya evaluasi menyeluruh karena permasalahan serupa selalu terjadi setiap tahun. “Bila perlu ada perombakan SDM, agar ada penyempurnaan,” pungkasnya.(rp2/c)
