CIBINONG-Kabar adanya birokrat yang bakal mencalonkan diri di Pilgub Bogor 2018, menjadi sorotan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor. Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengaku terus memantau sekaligus menunggu laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, terkait batasan berpolitik.
“Kalau ASN mengajak untuk memilih pasangan, bisa dilaporkan langsung ke bupati, yang penting ada bukti-bukti,” ujar Dadang.
Dadang menjelaskan, aturan yang masuk katagori pelanggaran salah satunya adalah ikut berkampanye memenangkan salah satu calon. Pelanggaran itu sudah termasuk kategori pelanggaran berat.
“Selain itu, terlibat langsung dalam pertemuan atau rapat terkait dengan agenda salah satu calon juga menjadi indikasi pelanggaran. Mobil dinas digunakan kampanye saja itu tidak boleh,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dadang menegaskan birokrat tidak boleh turut serta di dalam acara konsolidasi parpol. Jika ditemukan kasus serupa, pihaknya akan memperdalam alasan kehadiran birokrat di kampanye calon, itu akan kami tindaklanjuti.
Meskipun dihari libur, tidak boleh. Karena status ASN tetap melekat, tidak melihat hari libur,” cetusnya. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor, BKPP berkoordinasi dengan panwas unuk melakukan pengawasan.
“kan panwas juga ada PNS dari kami, atau masyarakat bisa langsung melapor ke panwas, nanti panwas meneruskan ke kami atau langsung ke kami, tapi harus dengan bukti. Bosa juga ke sekda atau ke KSN,” tukasnya.
Dadang menambahkan, pengaduan untuk masalah pelanggaran tersebut juga sudah tersedia di Kantor BKPP. Jika memang terbukti melanggar, bisa dilaporkan langsung dengan datang ke kantor BKPP. “Sanksinya berat kalau tidak netral,” Tegasnya.
Meski demikian, ia tidak melarang atau membatasi jika ada birokrat yang memilih untuk berpolitik atau menjadi salah satu calon kepala daerah.
Tapi syaratnya mutlak, yakni yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
Sebagai informasi, beberapa nama birokrat yang disebut-sebut bakal maju dalam arena Pilgub 2018 adalah Sekretaris Daerah Adang Suptandar, Kepala Dinas Pendidikan Tb Lutfie Syam, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Dace Supriyadi.
Tak hanya itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Burhanudin, Kepala Badan Perencana Pembangunan Peneliti dan Penembangan Daerah, Syarifah Sopiah, hingga camat Jonggol Beben Suhendar juga menjadi bidikan para politis.(ded/c)
