BANTUAN: Septic tank bagi warga Desa Gintung Cilejet dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. (Arifal/Radar Bogor)
CIBINONG–Program sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor belum memenuhi target yang telah direncanakan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hasan mengatakan, dari target tahun ini 7.600 unit, baru tercapai sebanyak 1.200 unit. Sehingga, masih kurang 6.400 unit. “Itu cepat pengerjaannya, kan dikeroyok dari masing-masing rumah dia bikin,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Lebih lanjut Yani mengatakan, program sanitasi yang dikerjakan merupakan pembuatan septic tank bukan jamban. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang membuang feses langsung ke kolam terbuka. “Itu juga macam-macam (sanitasinya). Ada yang komunal juga individual. Jadi, bukan membuat jamban. Kalau mereka mau ya buatkan septic tank-nya,” tutur dia.
Yani mengaku, tidak semua masyarakat ingin dibuatkan sanitasi. Namun, itu persentasenya di bawah tiga persen. Untuk mencapai target, sasaran Yani, menggandeng masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan RTLH.
“Nanti kami akan sinergikan antara yang sudah menerima rtlh dengan pembuatan jamban. Sasarannya yang sudah dapat rtlh. Kan saya pikir ada yang cukup untuk pembuatan jamban,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Tri Wahyu Harini mengungkapkan, pihaknya telah melakukan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk memandirikan masyarakat agar bisa mengadakan sarana sanitasi.
Sehingga, masyarakat membuat sendiri sanitasi dengan dukungan fasilitas dari pemerintah. Hal itu dilakukan, karena menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor masih belum banyak yang sadar akan kesehatan dari kebersihan lingkungan. “Saat dia BAB sembarangan lalu terjadi hujan, maka itu bisa menyebar ke mana-mana. Kalau dia terinfeksi bisa kejadian luar biasa (KLB) di satu tempat itu, bisa ke mana-mana,” katanya.
Sanitasi tersebut, sambungnya, merupakan stimulan agar masya-rakat mau membuatnya sendiri dengan contoh yang sehat. Dirinya mengungkapkan, sudah ada beberapa desa dan kecamatan yang mendeklarasikan bahwa warga di lingkungannya tidak lagi BAB sembarangan. “Makanya, kami selalu mengampanyekan PHBS melalui petugas puskesmas dan kader,” pungkasnya. (rp2/c)
