BOGOR-Alasan kekurangan anggaran paling sering diutarakan pemkot jika program tidak berjalan atau pembangunan infastruktur tidak merata. Padahal, setiap tahun ada saja anggaran yang menganggur di dinas karena tidak terserap.
Hingga akhir september saja, serapan anggaran baru menyentuh angka 51,93 persen. Sementara 48,07 persen atau rp1,173 triliun lagi, belum terserap.
Penerusuran radar bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) masih merajai dinas terlelet menyerap anggaran belanja langsungt. sebab, dari anggaran rp266 miliar, baru terserap sebanyak Rp67 miliar atau 25,51 persen.
Sedangkan peringkat kedua, adalah Bagian Administrasi Perekonomian (Adekom) yang serapannya baru 27,9 persen. Diikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor yang serapannya baru 40,36 persen. “Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi agar serapan terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya.
Bima menuturkan, kendala terbesar minimnya serapan anggaran hingga saat ini karena lambannya proses lelang.Karenanya, dia memastikan akan terus menggenjot kinerja dinas agar segera mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran dalam berbagai bidang,”hal ini juga sesuai arahan presiden untuk memaksimalkan serapan anggaran di daerah, jangan sampai mengendap di bank,’tukasnya.
jika demikian, evaluasi bagi setiap kepala OPD dengan serapan terrendah sangat di mungkinkan. menanggapi itu, kepala dinas PUPR kota bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, serapan anggaran PUPR memang selalu rendah di pertengahan tahun. sebab, ritme penyerapan anggaran selalu berada di penghujung tahun,” jadi, ketika menginjak juli 2016 lalu, serapan kita belum mencapai angka 20 persen. tapi, begitu di akhir tahun kita bisa sampai 89 persen,’jelasnya.
Ia optimistis openyerapan anggaran di akhir tahun akan meningkat drastis. Sebab, proyek APBD yang nilai nya miliaran rupiah telah selesai lelang, kini tinggal tersisa beberapa proyek dengan nilai di bawah Rp200 juta yang tanpa melalui lelang. “saya yakin karena tinggal proyek yang kecil kecil, yang gede sudah pada lelang semua. paling gede Rp4,2 miliar.” terangnya.
Chusnul mengatakan peningkatan penyerapan secara signifikan baru mulai terlihat ketika menginjak bulan november mendatang. Namun, menurutnya, mustahil jika anggaran terserap seratus persen. Pasalntya, perencanaan pembangunan di kota bogor kerap kali terlambat. sehingga anggaran baru terserap akhir tahun. ” karena perencanaan kita selalu di tahuin yang sama, belakangan. jadi banyak kendala menyambut pesrsiapannya.” kata Chusnul.
kejadian serupa juga di rasa bakal terjadi di tahun tahun mendatang, jika sistem perencaan pembangunan kota bogor di tahun yang sama dengan realisasi opembangunan. “sebelum kita bisa mengubah sistem perencanaan kita, seharus nya akan seperti ini. jadi, tahun depan,kalau perencanaan nya di lakukan tahun ini, maka realisasinya bisa awal tahun,”tandasnya.
sementara itu kabag Administrrasi Perekonomian pemkot bogor, Tri irijanto beralasan, minim nya serapan di bidangnya, lantaran gagalnya revitalisasi bangunan dekranasda kota bogor. revitalisasi yang sudah di anggarkan RP1 miliar itu di tunda menjadi tahun depan.
“Revitalisasi bangunan dekranas itu tadinya tahun ini, di tunda hingga tahun depan. Harganya sekitar Rp1 miliar,” jelasnya.
dia menjelaskan gagalnya pembangunan gedung yang berlokasi di kelurahan baranangsiang, kecamatan bogor timur, itu di sebabkan oleh kesalahan penulisan judul pengerjaan. pengerjaan yang semestinya di namakan revitalisasi , sebelumnya di sebutkan hanya rehabilitasi.
“kita bukan masalah lelang, tapi karena salah judul. harusnya itu revitalisasi bukan perbaikan. jadi, jadi kalau revitalisasi itu harus 2018, yang kita masukin itu rehabilitasi,” ungkapnya.
sementara ke[pala BPBD kota bogor. GAnjar GUnawan, mengatakan bahwa lambatnya serapan di BPBD karena tugasnya yang sebatas operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutyuhan dasar korban bencana saja. untuk melakukan dua fungsi tersebut memang tidak membutuhkan dana yang besar.”
yang besar kebutuhan di lapangan itu infrastruktur, seperti perbaikan talud, perbaikan tembok [penahan tanah (TPT) perbaikan saluran air dan sebagainya,” terang ganjar. sistem yang selamaini berjalan, BPBD kota bogor hanya merekomendasikan perbaikan perbaikan bangunan bekas bencana kepada dinas dinas teknis.
” tahun ini misalnya, februari kemarin ada beberapa SD mengalami kerusakan akibat bencana. yang mengajukan perbaikan Dinas pendidikan. tapi atas rekomendasi BPBD, yang menyatakan benar bahwa itu terkena dampak bencana,” katanya.(rpl/c)
