CIBINONG–Tahun ini, jabatan enam kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), asisten administrasi, hingga staf ahli Pemkab Bogor akan kosong. Namun, Bupati Bogor Nurhayanti sebagai penentu masih enggan memberikan kepastian akan maju atau tidaknya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Nurhayanti mengatakan, kekosongan tersebut akan diisi sesuai dengan mekanisme yang ada. Salah satunya, open bidding. “Nanti, sesuai dengan mekanisme yang ada saja,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (26/10) usai rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Dirinya pun mengakui bahwa keputusan itu tergantung pencalonannya dalam Pilkada 2018. “Kalau saya maju lagi berarti tidak ada (open bidding). Kalau tidak maju lagi, kami komunikasikan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo menuturkan, jika ada SKPD yang pensiunan pada masa tahun pilkada, maka akan digantikan pelaksana tugas (Plt). Terutama jika Nurhayanti tidak lagi maju dalam Pilkada 2018. “Kalau bupati selesai tidak maju lagi, SKPD yang kosong bisa diganti dulu dengan Plt, tidak ada masalah,” terangnya.
Politisi Gerindra ini mencontohkan DKI Jakarta. Plt bisa dihadirkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bisa juga dari pemprov. Namun, itu pun tergantung pada siapa yang ditunjuk Kemendagri. “Keputusannya kalau kepala daerahnya kosong, itu keputusannya ada di Kemendagri. Untuk penggunaan anggaran, Plt kan menjalankan tugas. Anggaran kan sudah dibuat, dia tinggal melaksanakan saja,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengakui jika pengisian jabatan pimpinan SKPD tidak mungkin dibiarkan kosong. Apalagi, pimpinan SKPD merupakan pengguna anggaran.
Sedangkan, Plt tidak boleh menggunakan anggaran, hanya melaksanakan tugas biasa. “Surat dari Kemendagri itu akan menjadi payung hukum untuk pengisian jabatan,” paparnya.
Sekadar diketahui, pejabat yang akan pensiun tersebut di antaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Epi Rupali, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koesparmanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Emmy Pernawati.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Roy E Khaerudin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Eddy Wardhani, Dirut RSUD Cibinong Camalia Wilayat Sumaryana, Asisten Administrasi Pemkab Bogor Ati Guniarwaty, dan staf ahli Ridwan Syamsudin. (rp2/c)
