BOGOR-Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, Erik Fitriadi mendesak pemerintah kabupaten melalui dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) untuk mengebut perekaman data e-KTP. Menurut Erik, seperti instruksi Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil harus lebih giat lagi melakukan upaya jemput bola ke kecamatan hingga kelurahan dan desa.
“KPU mendorong pemerintah upaya percepatan. Minimal perekaman data dulu, karena saat pencoblosan atau pendaftaran dukungan calon perseorangan masih bisa menggunakan surat keterangan (Suket) dari Disdukcapil,” ujarnya kepada Radar Bogor akhir pekan kemarin.
Erik mengatakan, penggunaan e-KTP akan meminimalisasi kecurangan seperti kasus yang banyak terjadi di pilkada dan pemilu sebelumnya. Sebut saja pemilih ganda atau pemilih siluman.
“Nanti di e-KTP ada NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Ini pun akan kita validasi ulang sebelum masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT,” ungkapnya.
Saat ini, KPUD masih menunggu daftar agregat kependudukan (DAK) per kecamatan sebelum berkoordinasi dengan Disdukcapil. Setelah data itu keluar, KPUD berjalan beriringan dengan Disdukcapil untuk memperoleh daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dan memprosesnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT) resmi 2017.
“Beberapa kali proses validasi karena data itu dinamis. Ada yang pindah, atau pemilih pemula karena baru 17 tahun dan lain-lain. Kalau tidak salah proses ini akan berjalan sampai 2018,” tukasnya.
Untuk diketahui, DPT Kabupaten Bogor pada Pemilu 2014 sebanyak 3.340.002 pemilih. Mereka tersebar di 7.379 tempat pemungutan suara (TPS) pada 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Sementara di Kota Bogor, DPT pada Pemilu 2014 sebanyak 681.090 pemilih. Jumlah itu menyusut sebanyak 7.000 pemilih dari data DPS karena adanya KTP ganda, pemilih meninggal dan pindah ke luar daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidhowi mengatakan, membeludaknya jumlah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan e-KTP sangat tinggi. Di sisi lain, pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah memperbanyak agenda serupa di daerah-daerah lain. Dengan terus menjemput bola penyelesaian tunggakan perekaman E-KTP. “Terobosan seperti itu bisa diterapkan. Karena memang di lapangan masyarakat resah dan sangat membutuhkan e-KTP,” ujarnya.
Kalaupun terkendala anggaran, pihaknya siap memperjuangkannya di parlemen. Diakuinya, e-KTP sangat dibutuhkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan. Apalagi, dua agenda politik ke depan juga membutuhkan e-KTP sebagai basis pemilih. “(anggaran) Sudah dibahas waktu itu bersama Kemendagri di banggar (badan anggaran) Komisi II,” imbuhnya.(far/c15/far/ric)
