JAKARTA–PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali membukukan pertumbuhan penjualan listrik nasional. Hingga September tahun lepas, PLN yang mencatatkan kenaikan sebesar 3,1 persen jika dibandingkan penjualan tahun lalu pada periode yang sama.
“Total volume penjualan hingga September 2017 mencapai 163,6 terrawatt hour (TWh), September tahun lalu, angka yang dicatatkan adalah 158,6 TWh,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.
Dadan menyampaikan, laporan PLN juga menyebutkan terjadinya kenaikan penjualan listrik sebesar 2,8 persen di wilayah Jawa bagian barat dengan volume penjualan listrik tahun ini hingga September mencapai 39,4 Twh. Sedangkan tahun lalu pada periode yang sama hanya mencapai 38,3 TWh. Angka penjualan listrik Jawa bagian barat ini mencakup wilayah distribusi Banten dan wilayah distribusi Jakarta Raya (Disjaya).
Selain itu, Dadan mengungkapkan PLN distribusi Banten bahkan mencatatkan kenaikan lebih dari 5 persen, tepatnya pada angka 6,7 persen. Sedangkan penjualan listrik PLN Disjaya tumbuh sebesar 0,4 persen.
“Hal ini seiring dengan bertambahnya kapasitas pembangkit listrik PLN dan tambahan kapasitas dari pembangkit swasta di kedua wilayah tersebut, salah satunya PLTU IPP Banten 660 MW yang beroperasi Maret 2017,”paparnya.
Dadan melanjutkan, kenaikam penjualan listrik PLN ini menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan baik. Sebagaimana diketahui, PLN memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik bagi pelanggan demi mendukung kepentingan masyarakat serta menjaga agar sektor bisnis dan industri tetap kompetitif. “Ini adalah sinyal positif ekonomi kita masih tumbuh,” imbuhnya.
Sebelumnya, PLN sempat dihebohkan dengan bocornya surat yang ditandatangani Menkeu Mulyani Indrawati untuk perusahaan negara tersebut. Surat tersebut menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi.
Dengan adanya surat tersebut, kondisi keuangan PLN dinilai bermasalah. Namun, Dirut PLN Sofyan Basir menegaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan masih dalam keadaan sangat sehat. Sekalipun, saat ini banyak proyek yang didanai dari utang. “Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan banyak biaya, tapi dijamin keuangan PLN masih sehat,” kata Sofyan.
Sebagai informasi, proyek kelistrikan selama 2015 hingga saat ini membutuhkan dana investasi Rp371 triliun. Untuk memenuhinya, PLN pun mendapat utang Rp142 triliun. Sedangkan sebagian besar dana untuk investasi tersebut berasal dari dana internal PLN dan sisanya penanaman modal negara (PMN).
“Kita harapkan ini dapat menghasilkan potensi penurunan beban bunga sebesar Rp1,2 triliun per tahun, memperpanjang jatuh tempo obligasi minimal 10 tahun ke depan, dan mengurangi debt service pada 2019-2021 sebesar Rp47 triliun,” imbuhnya.(ken)
