25 radar bogor

Menuju Puncak Bebas Macet

MAKIN LEBAR: Jalur Puncak di kawasan tanjakan Selarong, Megamendung, tengah dalam pembangunan pelebaran jalan. Pelebaran jalur di titik ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap menimbulkan korban jiwa ketika terjadi kecelakaan.
MAKIN LEBAR: Jalur Puncak di kawasan tanjakan Selarong, Megamendung, tengah dalam pembangunan pelebaran jalan. Pelebaran jalur di titik ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap menimbulkan korban jiwa ketika terjadi kecelakaan.

Kemacetan jalur Puncak memang legendaris. Dari tahun ke tahun, volume kendaraan yang merangsek ke kawasan ini meningkat hebat. Sementara kondisi jalan cenderung stagnan bahkan berkurang karena berbagai sebab. Tahun ini, angin segar datang dari Kementerian PUPR. Pemerintah pusat akhirnya memperlebar jalur wisata Puncak.

AKHIR pekan bisa jadi momen paling menjengkelkan bagi para petugas Satlantas Polres Bogor. Bersama bantuan per­sonel polsek setempat, petugas harus berpayah-payah mengatur lalu lin­tas dari dan menuju kawasan Puncak. Mulai simpang Gadog hingga Puncak Pass Cisarua, kemacetan bisa mengular saat musim libur tiba.

Selama ini, polisi hanya bisa mene­rapkan solusi berupa sistem buka tutup jalan (one way). Namun, ini pun sifatnya se­mentara. One way juga kerap dikeluhkan warga sekitar karena meng­ganggu aktivitas mere­ka pada situasi-situasi mendesak.

Selain itu, jalur Puncak juga kerap menelan korban akibat kecela­kaan maut yang meli­batkan kendaraan-ken­daraan besar. Entah sudah berapa nyawa melayang. Jumlah korban pun kian banyak lantaran kecelakaan terjadi di jalur yang sarat tanjakan dan turunan curam, serta dalam kondisi macet atau lalu lintas stagnan.

Hingga pada Agustus 2017 lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Bupati Bogor Nurhayanti ke Istana Bogor. Penataan kawasan Puncak menjadi salah satu poin yang dibahas Presiden dan Nurhayanti saat itu. Hasilnya, Presiden Jokowi mendukung upaya Pemkab Bogor menata Puncak, diawali dengan penertiban PKL dan pelebaran jalan.

“Pelebaran jalur Puncak menjadi program pusat. Kita sebagai daerah membantu untuk pelaksanaannya,” ungkap Yanti -sapaan Nurhayanti- kepada Radar Bogor.
Langkah pertama yang dilakukan Pemkab Bogor dalam penataan ini adalah membersihkan ruas jalan dari keberadaan PKL. Tapi, Yanti menegaskan, langkah penertiban PKL dilakukan dengan semangat ”menggeser’’ dan bukan ”menggusur’’. Artinya, para PKL akan direlokasi ke tempat yang lebih layak. “Di tempat yang baru juga mereka akan diberdayakan. Lokasinya juga harus ramai pengunjung agar jualan mereka laku,” imbuh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar.

Penataan kawasan Puncak tak berhenti sampai pelebaran jalan dan penertiban PKL. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor kini tengah mempersiapkan sebuah konsep penataan kawasan wisata tersebut. Di antaranya, pembuatan lokasi rest area dan kawasan parkir untuk pelancong yang akan berkunjung ke Puncak.

“Nantinya pengunjung bisa memilih, mereka mau ke Puncak menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum yang kami sediakan. Bentuknya seperti apa, ini masih dalam kajian,” kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah kepada Radar Bogor.

Meski masih dalam kajian, Radar Bogor mendapat sedikit bocoran. Jika tak ada aral, pemerintah akan membangun jalur bus atau busway di jalur Puncak. Sehingga, pelancong yang hendak menuju kawasan Puncak memiliki pilihan. Mereka bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan risiko macet, atau menggunakan busway yang bebas hambatan.

Rencana itu untuk mengakomodasi jumlah kendaraan berdasarkan survei yang dilakukan Bappeda Litbang. Survei itu menyebut kondisi eksisting jumlah perjalanan di jalur Puncak sebesar 40.919 kendaraan per hari dengan pergerakan orang sebesar 151.386 orang per hari. Bangkitan tertinggi menuju kawasan Puncak adalah pengendara dari arah Jakarta dengan jumlah perjalanan 7.744 kendaraan per hari atau 28.649 orang per hari.

Sehingga, langkah yang dinilai paling tepat adalah penyediaan fasilitas park and ride atau rest area untuk memfasilitasi pengunjung kawasan Puncak pengguna kendaraan roda empat dari Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dari park and ride atau rest area, disediakan bus pariwisata menuju Puncak. Itu dinilai dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalur Puncak.

Kebutuhan bus yang diperlukan dapat dihitung berdasarkan jumlah tarikan dan bangkitan menuju kawasan Puncak, yaitu perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya. Fasilitas park and ride diperkirakan dapat mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 15 persen.

Dari hasil survei, fasilitas park and ride atau rest area diusulkan dibangun di daerah Cibanon. Itu lantaran Cibanon dekat dengan akses Tol Jagorawi sehingga akses menuju fasilitas park and ride dapat diakses dengan mudah melalui jalan tol dan masih terdapat lahan kosong yang bisa dipergunakan.

Mekanisme bus pariwisata tersebut yakni, kendaraan dari Jakarta masuk ke park and ride di Cibanon. Penumpang kemudian berpindah menggunakan bus pariwisata menuju tujuan kawasan wisata di Puncak. Di antaranya Taman Safari, Taman Wisata Matahari, dan sejumlah titik lainnya. Sementara kendaraan dari arah Cianjur juga diterapkan konsep serupa dengan lokasi park and ride di Cisarua.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mendukung rencana tersebut. Menurutnya, jalur Puncak tak akan benar-benar lepas dari kemacetan jika pemerintah daerah tidak menyiapkan moda transportasi yang representatif. “Puncak bukan serta-merta persoalan kemacetan bisa direalisasikan, selama jumlah kendaraan terus bertambah maka pelebaran jalan akan sia-sia,” ujar Yayat kepada Radar Bogor.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki terobosan dalam mengendalikan kendaraan yang masuk. Seperti yang tengah digodok tim Bappeda Litbang, menyediakan sarana jalur bus, sehingga wisatawan tak perlu membawa kendaraan sendiri. “Kendaraan mereka diparkir di rest area atau parking lot,” cetusnya.(ric/don)