SERIUS: Koordinator Divisi Advokasi Anggaran pada Kopel Indonesia, Anwar Razak (kanan) saat berdiskusi bersama awak media, kemarin.
BOGOR–Berbagai rintangan harus dihadapi Pemkab Bogor menuju kabupaten termaju. Salah satunya, masih banyak bangunan sekolah yang rusak. Masalah tersebut pun menjadi bahasan dalam diskusi Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia bersama media bertema Ruang Kelas Rusak vs Dana Mengendap Rp1,2 Triliun, kemarin (15/10).
Koodinator Divisi Advokasi Anggaran pada Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, Kabupaten Bogor sudah darurat kelas rusak.
Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor pada 2016 terdapat 6.265 ruang kelas SD maupun SMP dalam kondisi rusak.
Menurutnya, 188.349 siswa selama ini terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam kondisi yang tidak nyaman, bahkan mengancam keselamatan diri. Angka tersebut, kata dia, belum termasuk 140.820 siswa yang terpaksa belajar di ruang kelas sekat atau bahkan di teras rumah warga karena kekurangan ruangan.
“Kami konsen dengan isu pendidikan dan anak. Sehingga, mengadvokasi untuk mewujudkan sekolah aman dari risiko reruntuhan bangunan. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah mendorong pemerintah daerah memenuhi kewajibannya,” tuturnya.
Sebetulnya, sambung Anwar, Pemkab Bogor telah memiliki niat untuk mewujudkannya. Namun, hingga saat ini belum tercermin dalam APBD. “Di RPJMD bupati itu sudah untuk menyelesaikan sekolah rusak di akhir periode. Saat ini, kami sedang mendorong agar APBD memprioritaskan penyelesaian sekolah rusak, atau paling tidak tiga tahun,” tuturnya.
Namun, kata Anwar, saat ini hasil realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2017 Kabupaten Bogor sebanyak Rp1,2 triliun yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengonfirmasi adanya praktik penganggaran yang tidak sehat pada pemerintah daerah.
Sehingga jika uang tersebut dialokasikan untuk penyelesaian sekolah rusak, maka hanya dibutuhkan waktu dua tahun untuk memperbaiki semuanya. Sebab, tutur dia, anggaran 16 persen dari total belanja APBD 2017 tersebut mengendap di kas daerah saat anak-anak sedang butuh anggaran karena terancam dari bahaya tertimpa bangunan sekolah yang rusak. “Anggaran tersebut dapat menyelesaikan 75 persen sarana yang rusak dan kekurangan fasilitas, baik ruang kelas amaupun toilet dan perpustakaan,” terangnya.
pelayanan publik. Selain itu, ada pula pengabaian terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan secara layak, aman, dan nyaman tanpa tekanan fisik dan psikis. “Saya ingin 2018 ini harus menjadi prioritas, karena sudah kondisi darurat sekolah rusak. Bahkan sudah ada juga yang hancur,” paparnya.
Pihaknya berharap, pemerintah daerah segera memperbaiki praktik penganggaran yang tidak sehat tersebut. Paling tidak, pemerintah melakukan pembenahan pada perencanaan anggaran daerah, penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran daerah, pemberian prioritas anggaran pada penyelesaian enam ribu ruang kelas rusak dan pemenuhan kekurangan fasilitas ruangan, toilet, dan perpustakaan sekolah secara sistematis dan terencana.
Menanggapi masalah tersebut, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam mengungkapkan, berdasarkan data 2016 terdapat 706 ruang kelas dalam kondisi rusak berat di tingkat SD. Sedangkan, tingkat SMP terdapat 253 ruang kelas. Sehingga, total 959 kelas rusak berat. “Itu yang rusak berat, karena bisa saja yang sebelumnya rusak sedang akibat bencana alam bisa mendadak menjadi rusak berat. Tetapi itu untuk kondisi normal,” ungkapnya.
Untuk 2017 ini, sambung Luthfie, terdapat 256 ruang kelas yang dibangun. Ia mengklaim, sekitar 400 lebih ruang kelas yang tersisa saat ini dan direncanakan akan selesai pada 2018. “Kami tidak berbicara kekurangan ruang kelas ya, karena di perkotaan pun banyak kekurangannya. Pertambahan penduduk dan peserta didik dengan ruang kelas tak seimbang,” imbuhnya.
Tahun ini, kata dia, sebanyak 44 sekolah memperoleh revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di antaranya, 21 SMPN dan 23 SMP swasta. Selain itu, karena serapan DAK Disdik Kabupaten Bogor dianggap bagus, Disdik mendapat tambahan kembali untuk pembangunan di luar ruang kelas. “Kami mendapat tambahan lagi Rp3,98 miliar itu untuk beberapa perpustakaan, kantin, dan toilet,” pungkasnya.(rp2/c)
