JAKARTA–Kebijakan tol laut hingga Papua masih menemui kendala ketersediaan infrastruktur pendukung utama. Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengungkapkan, salah satu yang diperlukan adalah perbaikan pelabuhan di Nabire agar semakin cepat bongkar muat barang.
Dia juga mengusulkan agar tiap pemerintah daerah membentuk BUMD untuk menjaga harga kebutuhan pokok.
Lenis menuturkan, saat ini pelabuhan di Nabire menjadi salah satu penopang program tol laut di Papua. Pelabuhan tersebut kurang memadai untuk bongkar muat kapal. ”Sekarang terjadi waktunya lima hari bongkar pasang,” ujar dia, kemarin (13/10).
Dia menyebutkan, saat ini sebenarnya sudah ada kapal yang punya cara kerja lebih cepat dalam bongkar muat. Sebab, barang muatan kapal sudah dilengkapi dengan roda sehingga bisa diangkut dengan truk kontainer. Tidak perlu lagi menggunakan crane. ”Dengan kapal baru ini bongkar muat cuma lima jam,” imbuh dia.
Lenis menyebutkan bahwa program tersebut akan terlaksana pada November. Dia berharap Presiden Joko Widodo bisa melepas langsung kapal yang dijadwalkan akan berangkat dari Surabaya menuju ke Papua.
Namun, menurut dia perlu pula pembuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas untuk mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat. seperti sembako dan kebutuhan bahan bangunan. Selama ini meskipun ada tol laut, tapi begitu barang sampai di Papua langsung diterima oleh pedagang swasta sehingga harga dinaikan kembali. ”Kalau diserahkan kepada BUMD nanti pemerintah bisa atur,” imbuh dia.(jun)