PROTES: Kepala DPMD Deni Ardiana berdialog dengan para mahasiswa kemarin.
CIBINONG–Terus bergulirnya penggunaan dana desa, dituding belum maksimal karena berbagai faktor. Hal itu diungkapkan sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Universitas Djuanda (Unida), saat berunjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, kemarin.
Mereka mempertanyakan regulasi dan tupoksi dari DPMD selama ini. Pasalnya, banyak desa yang dianggap tidak memahami dana tersebut. Korkom Unida Sundan Wijaya mengatakan, selama ini aturan dari Undang-Undang Desa, baik Peraturan Menteri (Permen) di bawah UU Desa ataupun Permendes tidak sesuai dengan jalur dan aturan yang berlaku.
Bahkan, ketika pemerintah pusat mengatakan dana desa untuk kesejahteraan, kenyataannya di lapangan tidak demikian. “Ada dugaan main mata antara desa dengan DPMD, karena banyak kejanggalan dan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Tetapi, mengapa DPMD tidak pernah tahu itu semua,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Aksi tersebut, kata dia, untuk mendorong DPMD dan Inspektorat membina dan mengawasi dana desa agar lebih maksimal. “Kami menemukan di lapangan, banyak aparatur yang tidak merasakan manfaat dari bimbingan teknis (bimtek). Yang ada, hanya menggugurkan tugas-tugas dari tupoksi DPMD,” paparnya. Ia mendesak agar dinas tidak lalai.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bogor Deni Ardiana mengungkapkan, semua aspirasi menjadi bahan masukan, karena jangkauan desa di sangat luas. “Walaupun kami telah mendistribusikan beberapa kewenangan kepada pihak kecamatan, khususnya dari bupati, dalam rangka pengawasan dan pembinaan desa, tetap saja ada keterbatasan,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya pun tengah mencari pola agar masyarakat yang terwadahi dalam kelembagaan desa, baik BPD maupun keseluruhannya, bisa ikut aktif melakukan pengawasan. “Kekuatan pengawasan desa itu sebenarnya bukan dari kecamatan, dinas, kabupaten, kejaksaan atau Inspektorat, tetapi justru ada di masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.
Deni mengakui, masih ada keterbatasan dalam bimtek, karena seperti pembinaan BPD yang belum bisa menjangkau keseluruhan anggota. (rp2/c)
