Pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR) gratis segera berakhir. Di Pulau Jawa, ada beberapa wilayah yang belum mencapai target, salah satunya Kabupaten Bogor. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggandeng Unicef mengingatkan bahwa pemberian vaksin MR gratis tersisa tinggal dua hari lagi.
Direktur United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk area Pulau Jawa, Arie Rukmantara mengatakan, hingga 10 Oktober, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mencatat capaian pemberian vaksin di Pulau Jawa sudah menembus angka 99,73%. Sedangkan data dari daerah mencatat sudah 98,05%.
“Jawa Barat sudah mencapai target, tetapi masih ada daerah yang terus kami dorong,” ujar Arie dalam kunjungannya ke Graha Pena Radar Bogor, di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, kemarin (11/10). Data dari Pusdatin, kata Arie, ada tiga daerah yang belum mencapai angka 95%, yakni Kabupaten Bogor mencapai 85,93%, Kota Bekasi 82,22%, dan Kota Depok 81,35%.
Meski demikian, Arie menegaskan masalahnya bukan soal data. Unicef menyoroti pentingnya pemberian vaksin MR terhadap semua anak di Indonesia. “Imunisasi itu adalah hak anak. Maka anak harus mendapat perlindungan kesehatan,” tegasnya. Terlebih, pada Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga disebutkan setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyoroti persoalan anak ini bekerja sama dengan Jawa Pos mengunjungi sejumlah daerah. “Kami berharap semua anak mendapatkan imunisasi MR,” katanya.
Dia pun gencar menyampaikan pentingnya anak-anak usia antara 9 bulan–15 tahun mendapat vaksin MR. Banyak manfaat yang bisa didapat dari vaksin MR, di antaranya meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat.
Selain itu, memutuskan transmisi virus campak dan rubella serta menurunkan angka akibat penyakit ini. “Campak dan rubella menular dan dapat menyebabkan cacat dan kematian,” ujarnya. Arie juga mengingatkan bahwa imunisasi adalah cara untuk mencegah anak terhindar dari cacat atau penyakit mematikan dengan biaya efektif. Sehingga orang tua seyogianya memberikan hak putra-putri mereka mendapat jaminan kesehatan, melalui pemberian vaksin MR.
Arie meminta masyarakat memanfaatkan pemberian vaksin MR secara gratis ini. Sebab jika melakukan vaksin sendiri, biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal. “Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan dana hampir Rp900 miliar untuk vaksin MR yang diperpanjang hingga 14 Oktober. ”Mari manfaatkan kesempatan yang tinggal beberapa hari ini,” pintanya.
Sejak dikampanyekan Agustus lalu, sekitar 35 juta anak usia 9 bulan–15 tahun di Pulau Jawa telah mendapat imunisasi MR guna mencegah mereka terinfeksi virus rubella. Imunisasi juga akan menyasar sekitar 32 juta anak lainnya di luar Pulau Jawa pada 2018. “Program ini patut didukung sebagai solusi mencetak generasi dengan imunitas yang tinggi. Seperti saat adanya wabah polio. Saat itu sempat menjadi krisis kesehatan yang berdampak global.
Dengan program imunisasi, perlahan persoalan itu dapat terpecahkan,” kata dia. Arie pun berharap media dan berbagai kalangan berperan aktif mengajak masyarakat yang belum mengikuti progam ini untuk segera membawa putra-putri mereka ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Ia berharap di sisa waktu dua hari ini, kesadaran masyarakat khususnya di Bogor tumbuh dan membawa buah hati mereka untuk diimunisasi.
“Karena itu, kami butuh kerja sama media besar seperti Jawa Pos, Radar Bogor Group, dan grup lainnya untuk menyosialisasikan program pemerintah ini. Menjelaskan kepada masyarakat yang masih menolak, tentang pentingnya imunisasi ini. Di Asia, kita termasuk enam besar yang menerapkan program vaksinasi MR. Ada pula Arab Saudi, Mesir dan Turki. Umumnya, negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam mengikuti program ini,” tukas Arie.
Kabupaten Bogor Yakin Capai Target
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengakui, Kabupaten Bogor belum mencapai angka 95 persen. Namun, Pusdatin sampai 11 Oktober mencatat Kabupaten Bogor telah mencapai 86,46 persen.“Kalau Pusdatin, data estimasi dari pusat. Tetapi kalau hasil data kita sendiri sudah mencapai 94,36 persen. Jadi, sedikit lagi 95 persen,” ujarnya kepada Radar Bogor kemarin.
Menurutnya, perbedaan persentase tersebut karena data versi Pusdatin menyebutkan jumlah sasaran Kabupaten Bogor mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Namun, versi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor hanya sekitar 1,4 juta. Sehingga diperkirakan ada perbedaan sekitar 150 ribu sasaran.
“Saya optimis sampai target 95 persen dari versi pendataan kita. Karena kalau Pusdatin itu kan berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan kalau kita sesuai dengan data yang kita lakukan di lapangan,” jelasnya.Saat ini, pihaknya tengah melakukan upaya agar masyarakat melakukan imunisasi. Salah satunya dengan cara melakukan sweeping atau penyisiran dengan berkoordinasi bersama aparat wilayah, seperti camat dan kepala desa.
Selain itu, juga dengan membuka pos pelayanan MR di puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Sehingga masyarakat bisa melakukan imunisasi di lokasi tersebut. Terutama ke wilayah sasaran yang memang banyak terjadi penolakan. “Karena memang masih ada beberapa sasaran kita yang menolak divaksin.
Seperti sekolah dan orang tua. Sehingga pendekatan persuasif puskesmas dan aparat melakukan sweeping,” terangnya.Menurut data yang dimiliki Dinkes, sekitar 20 kecamatan masih berada di bawah target capaian. Pihaknya telah melakukan pemetaan sasaran, termasuk sekolah berbasis agama yang menolak vaksin akibat keraguan terhadap kehalalan vaksin. “Jadi, masih ada yang menolak karena alasan itu.
Padahal dari pusat proses vaksin tersebut halal,” imbuhnya. Masih kata Agus, anak yang tidak dilakukan vaksin adalah anak yang memiliki riwayat penyakit berat. Seperti jantung, ginjal, kejang-kejang, dan anak yang sedang melakukan terapi menekan untuk daya tubuhnya. Ada pula kategori syarat tunda yakni anak yang pada saat akan disuntik sedang mengalami penurunan daya tubuh. “Seperti sakit panas, pilek, demam, dan sakit yang bisa sembuh lainnya.
Itu akan dilakukan vaksin ketika mereka sehat,” bebernya. Di Kota Bogor, imunisasi yang dimulai sejak 1 Agustus 2017 menyasar 257.276 anak dari usia 9 bulan hingga 15 tahun. Pemberian vaksinasi dilaksanakan di 1.715 pos, terdiri atas 975 posyandu, 286 TK, 319 SD dan 135 SMP.
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Lindawati menjelaskan, terhitung hingga 11 Oktober, capaian imunisasi MR di Kota Bogor berada di angka 99,1 persen. “Artinya sudah melampaui target nasional, 95 persen,” ungkap Linda saat dihubungi Radar Bogor.
Dirinya mengatakan, di hari-hari terakhir imunisasi MR ini akan dimaksimalkan untuk memberikan kesempatan sweeping yang ditunda karena sakit di bulan lalu. Kota Bogor sendiri di akhir September sudah melebihi target. “Selain sweeping, digunakan untuk pasien yang datang ke puskesmas untuk melakukan imunisasi MR. 100 persen mudah-mudahan tercapai. Petugas di lapangan, dokter, bidan hingga perawat hebat-hebat, MR Kota Bogor sukses,” jelasnya.
Meski begitu, kata Linda, ada juga beberapa sekolah yang menolak siswanya untuk diimunisasi MR. Jika tidak mau, pihaknya akan meminta sekolah-sekolah tersebut untuk membuat surat penolakan. Karena yang menolak berpotensi dapat menularkan.
“Macam-macam faktor penyebabnya, masalah interpretasi halal haram, menutup informasi yang ada dan tidak mau mendengar,” ungkapnya. Menurut Linda, memang ada beberapa golongan yang tidak boleh diimunisasi MR. Yakni individu yang sedang dalam terapi kortikosteroid, imunosupresan dan radioterapi. “Untuk anak autis harus dirujuk ke spesialis anak terlebih dahulu untuk dilihat kondisi kesehatannya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor KH Mukri Aji mendukung program vaksinasi MR. Hal itu sebagai respons dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2016 tentang imunisasi. Itu juga bertujuan agar memiliki masa depan bangsa yang sehat lahir batin dengan melakukan antisipasi preventif yakni imunisasi.
“Bahwa upaya untuk melindungi berbagai jenis penyakit, terutama bagi bayi, dan atau siapa pun ada tindakan imunisasi untuk melindungi kesehatan tubuh itu adalah sebuah kewajiban,” kata Mukri. Ia melanjutkan, untuk melakukan vaksin memang mubah atau diperbolehkan. Namun dengan catatan vaksin diproduksi dengan proses, mekanisme dan dari bahan yang halal. Sehingga tidak meragukan bagi umat yang menggunakannya.(azi/wil/rp2/d)
