Beranda Bogor Raya Kepala UPT Non-Job

Kepala UPT Non-Job

CIBINONG–Mulai 1 Oktober 2017, Unit Pelak­sana Teknis (UPT) Pen­didikan di tingkat keca­matan dihilangkan. Namun, hal tersebut membuat para staf hingga kepala UPT kebingungan.

Sebab, hingga kemarin mereka tak memiliki tugas yang jelas. “Jumat (29/9), para kepala UPT dikumpulkan kadisdik dan saat ini meminta agar bertugas seperti biasa karena katanya menurut bupati tak ada pem­bubaran,” ujar man­tan kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigudeg, Edi Mulyadi kepada Radar Bogor, kemarin (10/10).

Namun, kata dia, sejak 1 Oktober ternyata tun­jangan jabatan kepala UPT sudah tak ada lagi. “Kami bingung, karena tanpa pembe­ritahuan apa pun,” katanya.

universitas pakuan unpak

 

Selasa (3/10), Disdik mengundang Edi dan rekan-rekannya untuk rapat yang dihadiri pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor dalam rangka rapat pembinaan.

Bahkan, diminta untuk membuat surat pernyataan siap atau tidak menjadi koordinator. “Kami (kepala UPT, red) menjadi tambah bingung, karena belum jelas wadahnya. Bahkan, kami seperti orang yang telah membuat kesalahan diminta surat pernyataan itu,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya boleh mencari sendiri posisi ke instansi lain. “Bagaimana kami tahu di dinas lain ada lowongan jabatan. Jika seperti ini, seolah kami dibiarkan mati perlahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Senin (9/10) Disdik mengundang Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas. ”Kami sudah tak dilirik lagi,” ucap Edi.

Bahkan, akun Facebook operator UPT yang berfungsi untuk koordinasi sudah diputus. Menurut dia, kepala dan staf UPT yang setiap kecamatan rata-rata sekitar tujuh orang kini non-job. “Bayangkan jika dikali 40 kecamatan,” katanya.

Hingga kini, Edi mengungkapkan, masih masuk kerja seperti biasa hanya tugasnya yang digantung karena belum ada kejelasan hingga kini. Edi mengungkapkan, kebijakan itu muncul sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 dan sedang dipelajari. “Hal itu tak akan terjadi jika digodok sejak awal aturan keluar, bukan UPT sudah dibubarkan baru dikaji,” tuturnya.

Akibat kebijakan dadakan tersebut, ia mencontohkan ada guru dari dua sekolah di Kecamatan Cigudeg yang gagal ikut penyesuaian karena syaratnya tak memenuhi. “Seharusnya ada tanda tangan UPT dua tahun terakhir. Untuk 2016 masih bisa, tapi 2017 sudah bubar UPT-nya,” kata dia.

Ia menilai, sikap kepala dinas kurang elegan karena tak memi­kirkan nasib bawahannya. “Kalau non-job harus jelas melalui SK, sebab ini instansi pemerintah,” tegasnya.(rp2/c)