CIBINONG-Menjadi pengendap anggaran terbesar se-Indonesia, merupakan tamparan keras bagi Pemkab Bogor. Masalah tersebut pun menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Jabar, Asep Wahyu Wijaya.
Menurutnya, secara garis besar ada dua faktor yang membuat terjadinya pengendapan anggaran. “Pertama soal penyerapan atau realisasi anggaran, kedua soal pendapatan yang melebihi target,” tuturnya kepada Radar Bogor, kemarin (10/10).
Menurut dia, tak masalah apabila pendapatan yang over target. Hanya, bermasalah kalau serapan anggaran ini terkait dengan soal mekanisme perencanaan hingga realisasi yang di dalamnya menyangkut soal kinerja.
Politisi Demokrat asal Kecamatan Cibungbulang ini mengungkapkan, pemahaman APBD sebagai instrumen fiskal dari pemerintah yang secara langsung atau tidak, berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi penting dan krusial untuk dimaknai oleh aparatur birokrasi di Pemkab Bogor. Ia mengungkapkan, masalah muncul bukan soal semata-mata administrasi. “Coba saja bayangkan bagaimana kesan dan persepsi rakyat manakala di bawah banyak sekali yang harus dibenahi, dibangun, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara di sisi lain Pemkab Bogor malah menjadi juara mengendapkan dananya. Ini sangat ironi,” paparnya.
Asep menegaskan, jika dana tersebut sudah direalisasikan program dan kegiatannya, bayar segera juga hak pengusaha sesuai termin-nya. “Jangan ditunda-tunda, sehingga keberadaan anggaran itu menjadi jelas posisinya,” tuturnya.
Meminimalisasi masalah tersebut, 36 kepala dinas dikumpulkan di Pendopo Bupati Bogor, kemarin (10/10). Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serapannya masih rendah. Menurutnya, hal itu karena kegiatan yang dilakukan terbilang besar. “Sedang on progres semua. Tapi, dari belanja langsung semua sudah memenuhi,” klaimnya kepada Radar Bogor.
Rendahnya belanja langsung, kata dia, karena ada pada belanja modal. Menurutnya, pemkab tidak bisa memaksakan para kontraktor menyerap uang muka dan termin karena ada pinjaman lunak dari Bank Jabar. “Jadi mereka tidak apa-apa. Yang penting saya bilang lakukan percepatan,” tuturnya.
Ia menegaskan, para SKPD untuk melakukan percepatan penyerapan dan hindari pekerjaan yang menyeberang ke tahun depan secara administrasi maupun fisik. Sehingga, tidak ada pengerjaan yang telah selesai namun tak ada penyerapan. “Secara administrasi artinya kalau mereka sudah selesai tapi nariknya lambat, nah itu lakukan percepatan seperti jemput bola,” tegasnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hasan mengaku, serapan pihaknya masih rendah. Dari catatannya, baru mencapai 15,4 persen untuk bidang keuangan dan 20,7 persen untuk pelaksanaan proyek pembangunan jalan, jembatan, dan pengairan.
“Serapan APBD kami memang masih rendah yaitu 15,4 persen. Hal ini karena proyek pembangunan jalan, jembatan dan pengairan baru mulai dikerjakan dan banyak kontraktor yang tidak mengambil uang muka,” tukasnya. Namun, dirinya optimis pada Desember pekerjaan fisik rampung.(rp2/c)
