CITEUREUP–Sikap diam pemerintah terhadap menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Citeureup, terus mendapat sorotan masyarakat. Gunungan sampah yang dihasilkan PKL di sekitar pasar tradisional itu, jelas mengganggu para pengunjung dan warga sekitar.
Mirisnya, pemerintah seakan memfasilitasi tempat pembuangan sampah (TPS) bagi para pedagang ilegal itu. “Setiap hari PKL buang sampah di sini. Padahal, lokasi ini bukan TPS,” ujar warga Desa Citeureup, Suryadi (39) kepada Radar Bogor, kemarin (5/10).
Menurutnya, PKL ini dikoordinir oknum PNS di Citeureup. Makanya, para PKL dengan bebas membuang sampah sembarangan. “Yang saya dengar ada oknum yang bermain. Saya yakin, jika diselidiki polisi pasti ketemu orangnya,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan Qotrunnada Nada (27). Pengunjung Pasar Citeureup ini mengaku tidak nyaman dengan tumpukan sampah. Sebab, sampah itu menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu. “Pasar tradisional seperti TPS. Harusnya PKL ini ditertibkan,” harapnya.
Tumpukan sampah itu juga membuat petugas kebersihan kewalahan. Pasalnya, meski sering diangkut, tumpukan sampah di pinggir jalan Raya Mayor Oking itu tak kunjung habis.
“Sampah di pinggir jalan itu sering kami angkut. Sementara, sampah tak ada habisnya,” ujar Dadang, petugas pengangkutan UPT Kebersihan Cibinong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.
Meski telah disediakan tempat pembuangan sampah, para PKL umumnya memilih cara mudah membuang sisa jualannya. Sehingga, volume sampah tak sebanding dengan intensitas pengangkutan. “Saya yakin jika PKL berkurang akan berkurang juga sampahnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan Cibinong Dinas Lingkungan Hidup Usep Supriatna menerangkan, sampah di dua titik sentra area Citeureup itu merupakan sampah liar sehingga tak menghasilkan retribusi. Petugas pun cukup kewalahan mengatasinya. “Tak ada masukan buat pemda,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Usep berharap pemerintah desa berperan aktif memberikan kesadaran kepada para PKL agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, penertiban PKL dianggap dapat menjadi solusi mengatasi sampah.
Terkait adanya oknum pemerintah yang meminta jatah kepada PKL, Asep memastikan, itu bukan anak buahnya. “Kalau ada laporan langsung kami tindak. Saya yakin, anak buah saya tidak akan berani membekingi sampah liar dari PKL,” tegasnya.(azi/c)
