Sebagai ”gubernur”, Sarah Wilhelmina Lenggu pun menugasi sekretaris daerah dan memimpin rapat para pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Yang mengajari dia ”pendahulunya”.
SEMY BALUKH, Kupang
SURAT itu baru saja selesai ditulis saat diserahkan kepada Frans Lebu Raya. Sembari membacanya, senyum gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tersungging.
”Wah, ini disposisi yang ditulis ’gubernur sehari’. Pasti Pak Sekda (sekretaris daerah, Red) terkejut melihat disposisi ini karena tulisan gubernur hari ini kok lain,” canda Frans.
Harap maklum kalau disposisinya berbeda. Sarah Wilhelmina Lenggu yang jadi sasaran candaan Frans memang benar-benar hanya sehari jadi gubernur. Belajar menulis disposisi pun baru di hari itu (3/10).
Yang mengajari juga Frans. Frans sembari berdiri, sedangkan siswi kelas XII SMA Negeri 1 Soe Timor Tengah Selatan tersebut duduk di kursi gubernur. ”Nanti surat (disposisi) ini diserahkan ke Pak Sekda (Benediktus Polo Maing) ya,” kata Frans kepada Sarah seperti dikutip Timor Ekspres (Grup Radar Bogor).
”Mutasi mendadak” di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT itu merupakan kerja sama Plan International Indonesia Cabang Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) NTT.
Program sehari menjadi gubernur tersebut digelar untuk merayakan Hari Anak Perempuan Internasional 2017. Edisi tahun ini merupakan penyelenggaraan kali kedua di NTT.
Communication Manager Plan International Cabang Kupang Isny Achmad menjelaskan, ada 12 anak usia 15–19 tahun se-NTT yang terpilih mengikuti kegiatan tersebut. Sebelas di antaranya perempuan dan seorang lainnya laki-laki.
Mereka diseleksi secara ketat dari sejumlah SMA di NTT. Yang dilihat adalah mental dan kepribadian, kecakapan dalam berbicara, cara mendapatkan informasi, serta kecakapan dalam menjalin koordinasi.
Dari 12 remaja tersebut, Sarah yang akhirnya dianggap memenuhi berbagai kriteria untuk menjadi gubernur. Remaja 17 tahun itu tentu saja bangga. ”Saya ingin menyuarakan keinginan anak-anak Indonesia,” katanya.
Hari kerja Sarah pun diawali dengan ”mengambil alih” kursi Gubernur Frans. Dia bekerja di sana mulai pukul 08.00 sampai 09.00 Wita. Selama kurun waktu itulah dia diajari ”pendahulunya” menulis disposisi. Setelah menuliskan disposisi tugas kepada Sekda, Sarah berpindah ke ruang rapat gubernur yang bersebelahan dengan ruang kerjanya.
Sarah memimpin rapat koordinasi. Rakor itu berlangsung hingga pukul 11.30. Isu yang dibahas pun dekat dengan keseharian mereka: pernikahan di usia dini. Awalnya Sarah masih tampak malu-malu dan kikuk. Tapi akhirnya terbiasa. Tak gugup lagi saat memimpin rapat para pemimpin OPD yang juga diikuti rekan-rekan sebayanya tersebut.
Bahkan, seusai rapat, Sarah meladeni para wartawan yang telah menunggu. ”Kami ingin pemerintah bisa menanggulangi supaya anak perempuan Indonesia juga mempunyai hak untuk meraih kemerdekaan sehingga tidak terjadi pernikahan di usia dini,” katanya.
Menurut Isny, lewat program tersebut, memang diharapkan anak-anak perempuan NTT termotivasi untuk meniti jalan menjadi pemimpin. ”Terutama berkaitan dengan isu pernikahan di usia dini,” tuturnya.
Kepala Dinas P3A NTT Erni Usboko menjelaskan, kegiatan itu dilatarbelakangi fakta sangat minimnya perempuan menjadi pemimpin. ”Mereka diajari bagaimana memimpin suatu organisasi atau lembaga. Berkaitan dengan cara memimpin rapat, pengambilan keputusan, dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” ujar dia.
Rakor pun berlangsung serius. Di bawah pimpinan Sarah, semua usul dibahas. Kesimpulan rapat pun dicatat. Hasilnya diserahkan kepada Gubernur Frans.
Karena itu pula, Frans mendukung sekali penyelenggaraan program tersebut. Dia pun menyambut gembira kedatangan Sarah dan rekan-rekan sebayanya di kantornya. ”Mereka punya cita-cita tinggi untuk menjadi pemimpin masa depan,” katanya.
Momen perayaan Hari Anak Perempuan Internasional sejatinya baru jatuh pada 11 Oktober. Tapi, di NTT peringatan diadakan lebih cepat karena nanti perwakilan provinsi mengikuti acara puncak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
Acara yang direncanakan berlangsung pada 11 Oktober itu bakal diikuti 21 remaja perempuan terpilih se-Indonesia. Mereka akan bertindak sebagai ”menteri sehari” beserta jajarannya. (*/sam/aln/JPG/c9/ttg)
