CISARUA–Lambannya penanganan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur Puncak, dikritisi DPRD Kabupaten Bogor. Relokasi seharusnya sejalan bersamaan dengan pelebaran jalan oleh pemerintah pusat.
“Tugas Pemkab Bogor selesaikan masalah PKL. Sekarang, kejar-kejaran harus menyediakan relokasi. Pelebaran jalan sudah sampai Gadog, sementara relokasinya? Nanti keduluan pelebaran jalan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan.
Ia menilai ada keegoisan antarinstansi terkait penanganan PKL. Padahal harus saling bersinergi untuk mengatasi persoalan tersebut. “Tidak ada tawar-menawar. Saya berharap relokasi sudah siap. Ini seperti ada kepentingan,” ketus politikus Partai Gerindra itu.
Iwan menyebut, Pemkab Bogor tak becus mengurus PKL. Dalam hal ini perlu ada kerja sama pengelolaan yang baik. Misalnya melalui BUMD dengan konsekuensi biaya. Sementara, swasta akan baik mengelolanya. Sebab, jika tidak dikelola nonpemerintah akan terkesan kumuh. “Seharusnya profesional. Bagus kalau diserahkan ke pihak swasta,” pungkasnya.(don/c)
