CIBINONG-PPP kubu Romahurmuziy tak ingin berlarut-larut dalam benang kusut kepengurusan. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Ade Munawaroh Yasin bahkan menganggap permasalahan sudah tuntas dengan dikeluarkannya SK Kemenkumham Nomor M.HH-66.AH.11.01 Tahun 2016.
Bakal calon bupati Bogor tersebut menyerahkan semua mekanisme keabsahan partai sesuai dengan aturan yang berlaku. “Biarin, liat saja nanti pendaftaran! Ikutin pada aturan yang ada,” ungkapnya.
Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, dalam menjalankan tugasnya terutama dengan verifikasi partai politik, peserta Pemilihan Umum 2019 berpatokan pada SK Kemenkumham. “Bukan KPU yang buat patokan tapi undang-undang, enggak mungkin dua,” ujarnya.
Sebelumnya, dualisme kepengurusan partai membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor harus bekerja keras. Sebab, masih ada partai yang memiliki dualisme kepemimpinan.
Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti mengatakan, berdasar Peraturan Nomor 11 Tahun 2017, KPU harus menyosialisasikan kepada partai untuk pendaftaran verifikasi dan penetapan peserta Pemilu 2019, termasuk mengundangnya. “Sosialisasi Senin (2/11) di salah satu hotel di Puncak,” ucapnya kepada Radar Bogor.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini ada tiga berkas PKPI dan PPP Kabupaten Bogor dua berkas kepengurusan yang masuk KPU.(ded/b)
