JAKARTA–Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada menteri BUMN dan menteri ESDM terkait dengan risiko gagal bayar PLN membuat perusahaan tersebut perlu berbenah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan agar PLN melakukan efisiensi di segala lini.
Jonan menyatakan, efisiensi tersebut terutama harus dilakukan PLN untuk segi maintenance. ’’Efisiensi ini untuk pembangkitnya sendiri, jaringan, transmisi, dan distribusi. Ini coba bisa tidak diefisienkan?” katanya.
Dia menambahkan, selama ini dari total biaya operasi PLN, sekitar 30 persen berasal dari energi primer. Sisanya, sekitar 70 persen, merupakan biaya transmisi serta distribusi. ’’Pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan energi primer seharusnya diganti dengan pembangkit lain yang berbahan bakar lebih murah,” paparnya.
Lebih lanjut, Jonan menyatakan, porsi pembangkit PLN yang masih mengonsumsi BBM sebesar 6 persen. Seharusnya angka tersebut diturunkan lagi lantaran semakin banyak pembangkit PLN yang sudah memasuki commercial operation date (COD).
’’Lebih baik porsi BBM dikurangi dan pindah ke gas atau hybrid. Kalau bisa, dalam jangka waktu lima tahun semua PLTD di-shutdown semua,” terangnya.
Pihaknya mengakui, saat ini memang ada penurunan permintaan listrik di tanah air. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 sampai 2026 memang diprediksi permintaan listrik tumbuh sekitar 8 persen.
’’Pada semester pertama kemarin memang pertumbuhannya sekitar 3 persen. Nanti pada pertengahan Oktober, dibahas pokok-pokok RUPTL,” imbuh mantan menteri perhubungan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menyatakan, PLN telah berhasil melakukan efisiensi Rp42 triliun sepanjang 2016 dengan mengganti bahan bakar minyak maupun diesel untuk pembangkit mereka menjadi berbahan bakar gas.
’’PLN itu kan tugasnya punya dua kaki. Kaki yang satu harus untung di beberapa wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau besar lainnya. Sedangkan kaki yang satunya harus melistriki daerah pedalaman,” ujarnya. PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk melistriki 2.500 desa 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil). Menurut Made, di wilayah 3T tersebut, bisa dipastikan PLN merugi.
’’Di sana juga bisanya menggunakan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) karena aksesnya susah dan biasanya berada di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Made mengakui, di beberapa wilayah, PLN memang defisit karena PLTD yang menggunakan solar. Menurut dia, harga pokok per kWh yang harus ditanggung PLN mencapai Rp2.000 hingga Rp4.000. Sementara itu, harga jualnya harus ditekan menjadi Rp450 hingga Rp600 per kWh.
Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengungkapkan, efisiensi yang telah dilakukan PLN tidak serta-merta bisa menggantikan utang perseroan. ”Jika PLN memang masih memiliki kecukupan dana, kenapa mereka harus menggunakan dana eksternal untuk pembiayaan proyek tersebut dan terus melakukan pinjaman, salah satunya SLA,” paparnya.
Dia menyatakan, PLN masih memiliki SLA (subsidiary loan agreement) yang harus ditanggung. SLA merupakan pinjaman pemerintah yang dipakai BUMN. Berdasar data yang ada, SLA PLN mulai 2014 hingga Agustus 2017 mencapai Rp54,6 triliun. SLA PLN pun terus meningkat dari 2014 mencapai Rp1,7 triliun, 2015 sebesar Rp29 triliun, 2016 mencapai Rp1,9 triliun, hingga Agustus 2017 senilai Rp22 triliun.(vir/c7/sof)
