JAKARTA–Kuota haji 2017 sudah kembali normal. Indonesia dapat jatah 211 ribu, plus kuota tambahan 10 ribu jamaah. Namun, hal itu ternyata tak signifikan memangkas antrean haji. Bahkan, di beberapa daerah, lama antrean bisa di atas 35 tahun.
Antrean haji terlama ada di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Di dua kabupaten itu, antrean mencapai 36 tahun.Merujuk data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang menetapkan pembagian kuota haji per kabupaten/kota.
Di Bantaeng, kuota hajinya dipatok 185 kursi. Sedangkan saat ini jamaah yang antre mencapai 6.548 orang. Sehingga antrean haji di Kab. Bantaeng sampai 2053 atau 36 tahun.
Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Kemenag Sunaryo mengatakan, data per 26 September 2017 daftar antrean haji mencapai 3.419.162 orang. ”Animo masyarakat untuk mendaftar haji begitu tinggi,” katanya di Jakarta kemarin (28/9).Sebagian masyarakat tidak memedulikan antrean haji. Yang penting bisa daftar dulu, lantas menunggu sampai jadwal keberangkatan.
Sementara itu, masa tunggu yang tercepat ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki kuota haji 15 orang. Sedangkan jumlah jamaah yang antre ada 62 orang jamaah. Sehingga antreannya hanya lima tahun. Jika dibuat rata-rata, masa tunggu atau waiting list nasional saat ini 17 tahun.
Banyaknya jamaah yang ada di dalam daftar antrean serta kian panjangnya masa tunggu, tentu berdapak pada semakin besarnya dana haji. Saat ini dana haji yang terkumpul di Kemenag hampir mencapai Rp100 triliun. Dana haji yang terkumpul dikelola pada sejumlah investasi keuangan. Di antaranya adalah sukuk yang mencapai sekitar Rp35 triliun. Khusus untuk sukuk saja, bisa menghasilkan return hingga Rp1,4 triliun per tiga bulan.
Sunaryo menjelaskan, hasil pengelolaan dana haji dikembalikan lagi ke jamaah. Dia mengatakan, pengelolaan dana haji harus optimal, sebab setiap tahun dana operasional haji membengkak. Dia mencontohkan tahun lalu dana operasional haji mencapai Rp9 triliun. Kemudian tahun ini dana operasional haji Rp12,5 triliun. Kenaikan ini di antaranya karena kuota haji kembali normal dan mendapatkan tambahan.
Dari total biaya operasional itu, tahun ini seharusnya jamaah membayar ongkos haji Rp60 jutaan. Tetapi, ongkos riil yang dibayarkan jamaah rata-rata hanya Rp34,890 juta. Sedangkan kekurangannya, sekitar Rp26 juta, disubsidi dengan hasil pengelolaan dana haji. Jika dikalikan total jamaah haji reguler yang mencapai 204 ribu orang, maka total subsidi mencapai Rp9 triliun.
Sunaryo menegaskan bahwa selama ini belum ada sekali pun uang haji diinvestasikan untuk infrastruktur secara langsung. Dia menuturkan, dana haji diinvestasikan dalam bentuk deposito, giro, dan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN).
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan, panjangnya antrean haji memang tidak bisa dihindari. Sebab, di banyak daerah, semangat untuk mendaftar haji begitu tinggi. Yang menjadi tantangan bagi Kemenag adalah memberikan layanan sebaik mungkin selama masa tunggu itu.
Di antaranya adalah memberikan sosialisasi dan layanan kesehatan. Sehingga saat keberangkatannya nanti, jamaah benar-benar siap dalam hal ibadah maupun kesehatan. Kemudian dalam pengaturan prioritas jamaah manula, harus dijalankan dengan objektif dan berbasis sistem. ”Sehingga bisa meminimalisasi tuduhan-tuduhan seperti praktik jual beli kursi dan sejenisnya,” pungkasnya.(wan/ang)
