BANDUNG-Beredarnya SK bodong dukungan DPP Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil, berbuntut panjang. DPD Golkar Jabar telah resmi membuat laporan ke Polda Jabar terkait penyebaran informasi bohong tersebut. Termasuk, mengundang pengurus di daerah untuk merapatkan barisan terhadap dukungan Dedi Mulyadi sekaligus menolak Ridwan Kamil.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor, Heri Cahyono menjelaskan, rapat yang diinisiasi DPD salah satunya menyikapi adanya SK bodong yang sempat menjadi viral di media sosial.
Dalam pertemuan itu, kata dia, hasilnya, DPD kabupaten/kota menyampaikan dukunganya terhadap Dedi Mulyadi untuk tetap dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat. Menurutnya, kabar hoax yang menyatakan dukungan DPP ke Ridwan Kamil berdampak di Kota Bogor. “Pengaruhnya tentu ada, tapi kami selalu ambil sisi positifnya, di mana masalah apa pun pasti ada hikmahnya,” ujar dia.
Dengan adanya permasalahan tersebut, sambung dia, kader Golkar Kota Bogor dipastikan semakin militan. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi secara mengejutkan blak-blakan soal proses pengusungannya sebagai cagub Jawa Barat.
Ia mengaku, diminta mahar Rp10 miliar agar rekomendasi pengusungan dirinya dari DPP Partai Golkar segera keluar. Hal itu disampaikan Dedi dalam pertemuan bersama para kader Golkar se-Jawa Barat di kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, kemarin (26/9).
Lebih lanjut ia mengatakan, sempat ditelepon seorang tokoh yang mengaku dekat dengan petinggi DPP Partai Golkar. Meski tidak menyebut identitasnya, ia hanya menyebut orang itu berasal dari Bogor. “Jadi ada orang, itu bukan pengurus DPP ya, salah seorang tokoh lah yang memiliki kedekatan (dengan petinggi DPP Partai Golkar),” ungkap Dedi.
Bisa jadi, kata dia, permintaan tersebut adalah langkah personal sang peminta uang. Tapi, Dedi seolah sudah diberi peringatan jika tidak mau memenuhi mahar tersebut. “Ketika saya tidak bisa memenuhinya, dia mengatakan rekomendasinya (pengusungan sebagai cagub) tidak akan keluar. Itu aja,” tuturnya. Dedi tak bergeming soal permintaan itu karena tidak setuju dengan politik transaksional.
Dalam waktu dekat, ia pun akan bertemu dengan pengurus DPP untuk membahas berbagai hal terkait pilgub. Ia pun akan menyampaikan soal permintaan mahar tersebut. “Saya nanti sampaikan ke DPP,” paparnya.
Ketua DPD Golkar Kota Bogor, Tauhid J Tagor berjanji, akan mencari tahu siapa tokoh Bogor yang dimaksud Dedi. “Saya belum tahu orangnya siapa, saya perlu konfirmasi lagi dengan Kang DM (Dedi Mulyadi, red) karena di situ dikatakan bukan pengurus Golkar, hanya merasa dekat dengan orang DPP Golkar,” tuturnya.
Sebelumnya, jagat politik Jawa Barat dibuat geger dengan beredarnya foto surat rekomendasi DPP Golkar. Isinya, berupa keputusan mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai pasangan calon dari Partai Golkar untuk Pilgub Jabar. Anehnya, surat itu belum memuat tanggal terbit surat, nomor surat hingga cap stempel Partai Golkar.
Surat itu ditandatangani Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Isi surat juga meminta pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien segera didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, Golkar hanya memiliki 17 kursi sedangkan partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hanya PDI Perjungan dengan 20 kursi.(ded/c)
