JAKARTA–Pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dihelat secara serentak pada 2019 mendatang, akan menjadi ujian bagi partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Partai Gerindra sebagai parpol oposisi memprediksi koalisi pemerintah akan terpecah. Keinginan untuk mengusung calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Joko Widodo ditengarai bakal jadi penyebabnya. ”Saya melihat saat ini partai-partai pemerintah mengusung Jokowi sebagai capres tapi belum ada kata sepakat soal siapa wakilnya,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa.
Karena belum ada kesepakatan itu, sambung Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, maka potensi keributan diantara partai yang mengusung Jokowi bakal terjadi. Kalau Jokowi mengambil kader PDIP sebagai wakil presiden. ”Yang jadi pertanyaan, apakah Golkar, NasDem, Hanura, PPP mau dan rela. Kan belum tentu mau. Nah ini yang belum selesai,” tukasnya.
Belajar dari pemilu ke pemilu, lanjutnya, setiap partai pasti mempunyai kepentingan dan jagoannya masing-masing untuk dijadikan capres dan cawapres. Kadang, gara-gara memperebutkan posisi cawapres koalisi bisa pecah dan berantakan. ”Saya menduga jika bisa saja koalisi pemerintah pecah karena berebut posisi,” katanya.
Belum lagi, kata Desmon, jika angka Presidential Treshold yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu sebesar 20 persen ditolak majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), maka konflik bertambah besar. Malah, tambah dia, partai yang awalnya mendukung bisa balik badan dari Jokowi dan mengusung kadernya sebagai capres dan cawapres di pemilu serentak nanti.
Makanya, sangat wajar jika Jokowi lebih mempercayakan urusan kampanye ke relawan Projo daripada partai politik. ”Percuma mengandalkan partai karena bisa berubah dukungan, makanya Jokowi mengandalkan mesin Projo yang dimaksimalkan,” imbuhnya.(jp)
