CIBINONG–Defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) 2017 bertambah Rp8 miliar. Setelah sebelumnya Rp119 miliar, kini menjadi Rp127 miliar.
Angka itu diketahui setelah Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD melakukan rapat lanjutan pembahasan RAPBD di gedung DPRD Kabupaten Bogor, kemarin (15/9).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menuturkan, hingga kini defisit masih berada di angka Rp127 miliar. Ini terjadi karena pembahasan yang dilakukan terus berkembang sehingga defisit meningkat.
“Ada beberapa prioritas yang belum terakomodir sehingga dimasukkan dan menambah defisit,” ujarnya kepada Radar Bogor kemarin. Namun, ia akan melihat terlebih dahulu apakah dari defisit yang ada, beberapa kegiatan bisa dikurangi atau ditunda menjadi tahun depan.
Karena pihaknya juga mencari solusi lain. Salah satunya menghitung ulang sektor pendapatan. “Terutama pajak daerah, retribusi daerah atau mungkin pajak-pajak dikelola provinsi yang bagi hasilnya belum diserahkan,” terangnya.
Lalu, sambungnya, untuk tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp24.318.809.000 tentu merupakan prioritas. Sebab, anggaran ini untuk seluruh pegawai Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 20 ribu orang. “Waktu penganggaran 2017 terjadi defisit sehingga kami mengurangi jumlah pemberian tamsil untuk pegawai selama satu bulan. Karena anggaran harus ditutupi, makanya kami masukkan lagi di perubahan. Otomatis, gaji PNS itu tidak bisa ditunda,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, untuk menutupi defisit TAPD Kabupaten Bogor dapat melakukan beberapa hal. Seperti memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan pergeseran anggaran, efisiensi kegiatan, rasionalisasi dan meningkatkan retribusi. Kelima hal itu bisa dilakukan dan memungkinkan untuk bisa menutupi defisit. “Kami minta garansi dari TAPD dapat menutupi itu, bukan dengan cara harus meminjam,” pungkasnya.(rp2/c)
