BOGOR–Beda pandangan atau pendapat dalam menyikapi program pemerintah di masyarakat jamak terjadi. Namun, jika wali kota dan wakilnya tidak kompak dalam program yang diusungnya sendiri, itu lain cerita. Itulah yang terjadi antara Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakilnya Usmar Hariman.
Usmar dengan lantang menentang adanya rencana Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan membangun kawasan hunian terintegrasi (apartemen) dengan transportasi atau berbasis transit oriented development (TOD) di Stasiun Bogor.
Padahal, rencana tersebut sudah disetujui Bima sebelumnya. Bahkan, peletakan batu pertama (groundbreaking) dijadwalkan akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. “Yang paling ideal itu adalah kawasan Sukaresmi, kalau kawasan Stasiun (Bogor) dikembangkan adalah sangat-sangat melanggar tata ruang yang ada,” ujar Usmar, kemarin (13/9).
Ada beberapa alasan yang dinilainya bahwa pengembangan kawasan Stasiun Bogor melanggar tata ruang. Antara lain, kini orientasi pengembangan kawasan sudah tidak lagi berpusat di tengah kota. Untuk itu, menurutnya, kawasan Stasiun Bogor dan sekitarnya perlu dipegang kokoh keberadaannya. “Kalau ini dipaksakan maka kawasan Stasiun Bogor akan menjadi kawasan terparah di Kota Bogor,” terangnya.
Selain itu, kondisi eksisting kawasan Stasiun Bogor yang terbilang crowded, membuatnya dengan lantang menolak pengembangan kawasan Stasiun Bogor. “Oleh karenanya, saya tidak setuju kawasan stasiun dijadikan pusat pertumbuhan. Yang dibutuhkan adalah penataan kawasan dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada,” kata Usmar.
Penolakan Usmar akan kawasan TOD di Stasiun Bogor, dianggap Bima wajar-wajar saja. Bima mengakui bahwa memang banyak catatan untuk merealisasikan pengembangan kawasan Stasiun Bogor. Sehingga, tidak bisa serta-merta melakukan pembangunan. “Saya setuju dengan Pak Wakil. Saya sampaikan catatan-catatan dan prasyarat dari pemkot langsung ke Menhub dan Menteri BUMN,” beber suami Yane Ardian tersebut.
Beberapa catatan itu, antara lain, kajian analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) dan transportasi harus disusun bersama, meminta dibangunkan underpass dan park and ride di kawasan tersebut, percepatan pembangunan Stasiun Sukaresmi, serta percepatan sistem bus rapid transit (BRT). “Menteri BUMN dan Menhub menyatakan siap.
Kawasan stasiun tidak bisa dibiarkan semrawut. Program ini akan mempercepat penataan. Karena ada akselerasi di semua aspek. Kuncinya adalah di kajian yang dilakukan agar matang,” paparnya.
Tak hanya itu, menurut Bima, Kementerian BUMN juga akan membantu program konversi angkot ke bus (3 angkot 1 bus). Terutama di koridor sekitar Stasiun Bogor. Caranya, melakukan kerja sama antara Bank BUMN dengan badan hukum yang siap beroperasi di koridor yang melintas di area stasiun. “Ini hasil pembicaraan khusus saya, Menhub dan Menteri BUMN.
Minggu depan kita akan ekspose rencana detail kepada publik soal percepatan penataan kawasan tersebut. Karena rencananya, tanggal 5 Oktober akan diresmikan oleh presiden di Stasiun Bogor,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor, Yayat Supriatna mengatakan, pemberlakuan TOD di kawasan Stasiun Bogor memang akan menjadi beban. “Ada beban bangkitan dari penumpang, dan beban bangkitan dari apartemen atau rusun yang dibangun di situ,” jelasnya.
Tapi, untuk mengurangi beban itu, penataannya perlu berbarengan dengan pembangunan Stasiun Sukaresmi. “Masukan dari kami kepada pemkot, penataan Stasiun Bogor harus berbarengan dengan Stasiun Sukaresmi. Agar nantinya difungsikan secara bersamaan,” kata Yayat.(rp1/c)
