CIBINONG–Mendapat perizinan tambang cukup mudah. Namun, keberadaan perusahaan belum membuat masyarakat sekitarnya sejahtera. Bahkan, dianggap lebih banyak merugikan.
Hal tersebut terus menjadi evaluasi untuk pertambangan-pertambangan yang ada di Kabupaten Bogor. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (7/9).
Ade mengatakan, muatan lokal harus lebih diperhatikan. Artinya, kata dia, harus lebih memperhatikan manfaat tambang itu untuk masyarakat sekitar daripada dikeruk para pemburu dan hasilnya dibawa keluar untuk kepentingan mereka.
“Tentunya ini harus lebih berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya kepada Radar Bogor usai menjadi pembicara di Seminar Pembangunan Daerah dengan tema Analisa Futuristik untuk Membangun dan Menjaga Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Sekitar Area Pertambangan.
Lebih lanjut ia mengatakan, perizinan pertambangan kini berada di tangan Pemprov Jabar. Ia meminta pengusaha, terutama skala besar, jangan terlalu dipermudah. Tetapi, harus dibedakan ketika tambang yang dikelola masyarakat.
Ia pun meminta Pemprov Jabar mengevaluasi perusahaan besar yang berdampak negatif. Kemudian, sambungnya, pertambangan harus dibatasi, terutama di Kabupaten Bogor.
Ketua Umum Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang, Jeffrey Mulyono mengungkapkan, tak semua tambang merugikan. Tapi, harus dilihat dari segala aspek misal dari statistik keuangan seperti berapa untuk CSR, ekonomi yang sudah tumbuh dan sebagainya. “Kalau semuanya merugikan, memangnya negeri kita ini bodoh, tambang pasti sudah ditutup semua,” pungkasnya.(rp2/c)
