CIBINONG-DPD PKS Kota Bogor sepertinya tak ingin memberikan dukungan tanpa syarat dalam pilwalkot tahun depan. “Sampai saat ini, kami tunggu keputusan DPP dan tetap berkomunikasi informal dengan petahana atau kandidat potensial lainnya,” ujar Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto kepada Radar Bogor, kemarin (5/9).
Menurutnya, semua kemungkinan yang terjadi ke depan harus cepat diantisipasi di daerah. “Istilahnya komunikasi bawah atas jalan beriringan,” ucapnya.
Selain berkomunikasi dengan sejumlah calon, DPD, DPW dan DPP juga tengah mematangkan koalisi di provinsi termasuk kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
“Insya Allah pola distribusi koalisi di 16 kabupaten dan kota akan memperhatikan usulan dan laporan perkembangan dari masing-masing DPD,” ujarnya.
Dengan demikian, ia berharap untuk Pilwalkot Bogor DPD PKS mendapatkan bargaining (tawar-menawar) untuk menjadi kandidat bakal calon di pilwalkot. “Kami sudah sampaikan ke DPW dan DPP termasuk presiden PKS bahwa Kota Bogor psikologisnya harus ada kader yang maju, entah sebagai F1 atau F2, tentunya sebagai pendorong mesin partai dalam pemenangan Pileg 2019,” tuturnya.
Atang menegaskan, jika harus mendukung kepala daerah petahana, Bima Arya, tetapi tidak ada kader yang maju di Pilwalkot, ini akan menjadi preseden yang kurang baik bagi psikologis kader dan mesin partai. “Kader kami harus ada yang maju untuk pilwalkot,” ujar dia.
Sedangkan, terkait dengan rencana dukungan tersebut pihaknya akan berkomunikasi dengan Partai Gerindra di tingkat daerah ataupun provinsi. “Satu lagi yang perlu digarisbawahi dan jadi konsen kami berdua adalah kesepakatan pola distribusi pasangan calon di 16 kabupaten/kota tentu melibatkan Gerindra dan partai koalisi yang akan bergabung, semisal PAN atau Demokrat,” terang dia.
Padahal, sebelumnya bakal calon wali Kota Bogor, Najamudin menantang Bima Arya untuk bertarung di Pilwalkot 2018. Alasan kuat Najamudin untuk berhadapan dengan Bima Arya bukan tanpa alasan.
Ia berkaca pada pilwalkot sebelumnya, di mana sebagian besar dapil telah dikuasi PKS saat pasangan Achmad Ru’yat-Aim Halim Hermana bertarung dengan Bima. “Yang berani heed to head dengan Bima hanya Najamudin,” ujar Najamudin. Saat ini, ia tinggal menunggu keputusan DPP PKS untuk penentuan siapa yang bakal maju dalam Pilwalkot 2018.
“Sudah komitmen dengan presiden PKS, untuk koalisi, kami sudah satu paket dengan Gerindra, semaksimal mungkin kami menurunkan calon dari PKS dan dan Gerindra, tinggal dilihat siapa yang layak dijual,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Pria yang menjabat sebagai ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor ini menyadari jika perhelatan Pilwalkot mendatang, sejumlah calon yang berseberangan dengan Bima Arya akan maju sebagai rivalnya. “Saya kan lihat PAN-PDIP kemungkinan bisa terjadi, lalu ZM (Zainul Muttaqin) dan Tauhid J Tagor bagaimana?” ujar dia.
Najamudin juga tengah melihat peta politik di Kota Bogor, ia sudah membaca tentang potensi koalisi yang dilakukan sejumlah partai dengan PPP. “Saya tahu ada potensi poros baru yang lima partai, dan sekarang juga kita sedang bangun poros, jadi jika saya hitung poros petahana, poros PKS, poros kang ZM dan independen, jumlah yang mungkin ada empat pasangan cawalkot,” ujar dia.
Menurutnya, dengan peta politik tersebut, dipastikan DPP akan teliti menempatkan orang di setiap langkah politik yang saat ini masih dinamis. Ia juga saat ini tengah melakukan pendekatan di dapil yang saat itu tidak dikuasi PKS melainkan rivalnya, Bima. “Saat itu selatan menang telak, timur-tengah saya intens dengan masyarakatnya saat ini,” ujarnya.
Baginya, siapa pun yang maju di PKS merupakan petarung. “Hasil apa pun semua merupakan petarung, PKS di-setting untuk menjadi f1 dan siap bertanding. Selisih sedikit (suara) yang membuat kami termotivasi,” tutupnya.(ded/c)
