BOGOR–Satu per satu bangunan di sepanjang jalur Puncak mulai dibongkar kemarin (5/9). Tak peduli bangunan permanen atau sekadar lapak kayu milik PKL, seluruhnya diratakan untuk pelebaran ruas jalan langganan macet dan kecelakaan tersebut. Demi menjaga situasi tetap kondusif, sebanyak 700 personel gabungan TNI, Polri, dan Linmas, bersama Satpol PP Kabupaten Bogor turut mengawasi jalannya pembongkaran.
“Pembokaran dibagi dua tim, kanan dan kiri jalan. Kami juga melibatkan petugas teknis Dinas Lingkungan Hidup agar benar-benar menjaga lingkungan,” ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho kepada Radar Bogor di lokasi pembongkaran.
Sedari pagi, petugas mengeksekusi bangunan ruko PKL menggunakan alat berat. Eksekusi dimulai dari titik simpang Taman Safari Indonesia di kawasan Cisarua, hingga simpang Gadog, Ciawi. Pada tahap pertama ini, target 539 bangunan dirobohkan dalam satu hari pengerjaan. “Hari ini (kemarin, red) kalau perlu sampai malam kami selesaikam,” tegas Agus.
Lapak-lapak PKL yang dirobohkan cukup beragam. Mulai bangunan toko jasa, rumah makan, pedagang kelontong sampai yang mendominasi kawasan Puncak yakni lapak pedagang oleh-oleh.
Agus mengingatkan, masyarakat perlu memahami bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak sekadar membongkar, tapi juga akan merelokasi PKL ke lokasi baru yang sudah disediakan. “Pemerintah berusaha berikhtiar menempatkan mereka di lokasi yang sudah disediakan,” katanya.
Agus berharap penertiban bisa berjalan tertib tanpa perlawanan. Ia pun mengapresiasi masyarakat sekitar yang turut mendukung pembongkaran lapak PKL dan bersikap kooperatif.“Terutama pedagang yang membongkar bangunannya sendiri. Hampir 50 persen mereka membongkar sendiri,” ungkapnya.
Usai pembongkaran, kata Agus, masyarakat Puncak akan merasakan pembangunan bantuan dari pemerintah pusat. Artinya, pelebaran jalan yang diharapkan bisa mengakselerasi pembangunan dan mengurai kemacetan yang kerap berujung kecelakaan maut selama ini. “Sehingga kawasan Puncak tidak kumuh dan semrawut lagi,” imbuhnya.
Setelah pembongkaran tahap pertama, dalam waktu dekat pemerintah juga membongkar lapak-lapak PKL di kawasan Kampung Naringgul, Desa Tugu Utara, Cisarua. Di lokasi itu, ratusan rumah warga dan vila disebutnya berada di lahan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP). “Lahan itu disentralisasi sebagai rest area yang terintegrasi dengan wahana paralayang,” kata dia.
Pembongkaran tahap tiga berlanjut dari simpang Taman Safari Indonesia ke atas hingga kawasan Desa Tugu perbatasan Bogor-Cianjur.“Dan tahap empat atau terakhir, kami menyisir bangunan yang tertinggal untuk dibongkar. Total seluruhnya dari mulai lapak PKL, rumah vila, dan lainnya ada sekitar 1.300 bangunan,” tandas Agus.
Di sisi lain, seorang pedagang, Junaedi (48) mengeluhkan tidak konsistennya pemerintah soal waktu pembongkaran. Menurutnya, pada sosialisasi sebelumnya, pedagang diberi waktu sepekan untuk membongkar sendiri lapak mereka. Selain itu, Junaedi mengaku belum mendapat informasi terkait lahan relokasi yang dijanjikan.
Terpisah, Kepala bidang Perdagangan pada Diskoperindagop Kabupaten Bogor, Jona Sijabat, mengaku sudah menyediakan lahan relokasi. Lokasi pertama di kawasan Taman Matahari sebanyak 160 kios. Lokasi kedua pada tempat wisata The Ranch dengan total 200 kios. Pemerintah juga telah menggandeng Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, dan disepakati setiap hotel yang ada di Puncak wajib menampung dua PKL.
“Jumlah hotel yang disediakan 108. Satu hotel menampung dua saja bisa 216. Sekarang sudah ada 122 pedagang daftar di Taman Wisata Matahari,” jelas Jona.
Hal itu dibenarkan Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo. Budi menyatakan kesiapannya mendukung langkah pemerintah merelokasi para PKL.(don/d)
