CIBINONG–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengumpulkan para pengelola kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, kemarin (5/9). Hal itu, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para humas tentang berbagai bentuk praktik yang tergolong dalam pungutan liar atau bentuk penyimpangan lainnya di berbagai layanan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Wawan Munawar Sidiq mengatakan, salah satu keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) di semua lini pelayanan publik, yaitu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
“Terbitnya perpres ini, merupakan produk regulasi pemerintah yang bersih, berwibawa, jujur, dan adil serta bebas dari segala bentuk kegiatan pungutan liar, demi mewujudkan kemajuan bangsa dan negara pada bidang penegakan hukum,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kerangka kerja dari Satgas Saber Pungli ini terbagi ke dalam empat kelompok fungsi, yakni intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi yang memiliki peranan dan tugasnya membangun sistem penegakan maupun pemberantasan pungli sedemikian rupa.
Menurut dia, skenario yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan praktik pungutan liar di berbagai pusat layanan publik tersebut, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, serta sarana prasarana. Termasuk, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor wajib membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawasan internal.
Sementara itu, Kepala Bidang, Layanan Komunikasi dan Informatika, Betty Sugerti menjelaskan, Forum Kehumasan Lembaga Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan rumusan rekomendasi yang mampu menggugah para pengelola kehumasan pada OPD di lingkungan Pemkab Bogor untuk lebih aktif bergiat dalam upaya memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif.
Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Satria Irawan mengatakan, pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut.
Menurut hasil studi dari pusat studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (usaid) pada 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur yang berorientasi pada sektor ekspor saja, per tahunnya bisa mencapai Rp3 triliun.
“Dampak pungli ekonomi biaya tinggi,pembangunan terhambat, masyarakat dirugikan, faktor-faktor penyebab pungli yakni aspek individu pelaku, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi,kebutuhan hidup yang mendesak,gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, dan ajaran agama yang kurang diterapkan,” terangnya.(rp2)
KOMPAK: Diskominfo mengumpulkan para humas untuk menyosialisasikan bahaya pungli, kemarin.
