CIBINONG–Batalnya sembilan proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada dalam paket dana alokasi khusus (DAK), berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bahkan mengancam akan menginterpelasi (meminta keterangan) Bupati Bogor Nurhayanti.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, interpelasi ini dilakukan karena desakan masyarakat di wilayah yang disampaikan kepada wakil rakyat saat masa reses beberapa waktu lalu.
“Masyarakat menyampaikan keluhan akibat batalnya sejumlah proyek yang didanai DAK. Karenanya, kami pun menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Nurhayanti,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (4/9).
Sebelum bupati Bogor menjawab interpelasi DPRD, kata dia, maka pimpinan DPRD tidak akan menandatangani dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Mulai dari komisi, alat kelengkapan dewan (AKD), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor menolak menandatangani RAPBD-P dan KUA PPAS sebelum Bupati Nurhayanti dan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) menjelaskan permasalahan batalnya sembilan proyek pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menuturkan, penggunaan hak interpelasi didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD. Terlebih, hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum menjelaskan banyaknya proyek pembangunan jalan dan jembatan yang gagal tersebut, baik kepada masyarakat maupun wakil rakyat.
“Kami juga menuntut solusi, misal ada perjanjian tertulis bahwa sembilan proyek DAK itu harus dianggarkan dalam APBD tahun 2018 dan harus dilaksanakan pada Februari tahun depan,” tuturnya.
Ia juga meminta bupati Bogor untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya. “Bupati harus mengevaluasi para staf atau pembantunya. Kami akan telisik di mana kesalahan atau kelemahan hingga sembilan proyek DAK batal dikerjakan atau diserap,” tukasnya.
Menanggapi perihal tersebut, Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan siap menjawab di masa interpelasi tersebut. “Interpelasi itu haknya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Saya dan jajaran akan menyiapkan jawaban dari batalnya sembilan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang melalui anggaran DAK,” pungkasnya.(rp2/c)
